“Merajut Kembali KeIndonesiaan Kita”

Merajut Kembali Keindonesiaan kita

            GambarKondisi bangsa akhir-akhir ini semakin memprihatinkan dan membuat rakyat semakin apatis dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Rakyat sepertinya hanya bisa pasrah dan mencoba tegar menghadapi kondisi dimana pemerintah tidak hadir  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhir juni lalu, Fund For Peace (FFP), lembaga riset yang berpusat di Washington DC, Amerika Serikat mengeluarkan publikasi Indeks Negara Gagal atau Failed State Index. Indonesia menempati peringkat ke-63 dari 178 negara di seluruh dunia. Itu artinya, Indonesia masuk dalam kategori negara-negara yang dalam bahaya menuju negara gagal. Berbagai realitas sosial, ekonomi, dan politik  yang dirasakan oleh rakyat di masa kini mau tak mau memperkuat riset yang dilakukan FFP. Isu-isu seperti pembangunan tidak merata, legitimasi negara, penegakan hukum yang tebang-pilih, elit politik yang korup, konflik horizontal, kesenjangan yang semakin tinggi antara si kaya dan miskin serta  banyaknya aksi demonstrasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas sampai dengan masalah lingkungan menghiasi wajah media-media di Indonesia baik cetak maupun online.

Gambar

Wajar ketika kemudian beberapa waktu lalu mencuat opini bahwa Indonesia bak negeri autopilot. Sebuah negeri tanpa pemimpin yang jelas dan berjalan sendiri tanpa tujuan yang jelas akan kemana. Padahal, negara harus hadir dalam hidup dan kehidupan warga negaranya. Negara hadir melampaui kepentingan suku, agama, ras, dan antargolongan sesuai dengan  tujuan nasional yang tercantum pada pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, alinea keempat, dimana dalam konteks tersebut pemerintah atau negara  berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan rakyatnya dari berbagai ancaman, melindungi wilayah yang diamanatkan para pendahulu bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa  serta menyejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Lemahnya kepemimpinan politik negara ini, tiadanya komitmen pada ideologi negara, lemahnya kapasitas serta kemampuan badan-badan negara secara organisasi dalam menjalankan tugas, peran dan fungsinya, dan strategi pencapaian tujuan negara yang tidak sesuai ideologi dan konstitusi negara,  jelas merupakan  faktor-faktor negara gagal (failed states). Stoddard dalam The New Nature of Nation-State Failure menjelaskan bahwa sebuah negara bangsa (nation-state) dianggap gagal jika ia tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya dengan baik. Lebih lanjut sindrom negara gagal meliputi ; keamanan rakyat yang tidak bisa terjaga, konflik etnis dan agama tak kunjung usai, korupsi merajalela, legitimasi negara terus menipis, serta ketidakberdayaan pemerintah pusat dalam menghadapi masalah dalam negeri dan tekanan luar negeri.

“Sejarah Terus Berulang”, akan tetapi senantiasa ada hikmah dibalik peristiwa-peristiwa sejarah. Bangsa ini perlu merenungi dan meresapi hikmah sejarah itu dan kemudian mengambil intisari agar menjadi pembelajaran yang berharga. Apabila ditelusuri kondisi sebuah negara sangat dipengaruhi oleh pemimpin dan the ruling class atau biasa kita sebut para elit. Ketika tidak terjadi konsolidasi politik antar elit dan masing-masing memperjuangkan kepentingan yang berbeda serta melenceng dari tujuan dibentuknya negara Indonesia sesuai dengan Landasan Ideologi Pancasila dan Konstitusional UUD 1945 maka masuklah kita diambang kerutuhan negara.

Para pendiri bangsa mendirikan sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia hakikatnya sebagai sebuah wadah terdiri segala suku Indonesia, segala golongan Indonesia, dan segala umat agama Indonesia.  Mengutip perkataan Gibson dan Arnold Toynbee bahwa “Suatu peradaban yang besar, tinggi, dan agung, tidak akan hancur, tidak akan tenggelam, kecuali jika dia merusak dirinya sendiri, memecah dirinya sendiri, dan merobek-robek dadanya dari dalam”. Dengan latar belakang etnis, kesukuan, serta keberagaman agama yang ada di negara ini masalah konsolidasi, soliditas, ataupun kesatuan bangsa menjadi ancaman. Oleh karena itu, nasionalisme merupakan unsur esensial dalam pembangunan Bangsa Indonesia agar perbedaan-perbedaan yang sifatnya sosio-kultur dapat dicegah agar tidak menjadi ancaman stabilitas negara dan pembangunan baik ekonomi maupun politik.

Masalah Integrasi Nasional

Permasalahan yang dihadapi bangsa ini begitu kompleks. Apabila permasalahan di negara ini telah mencapai puncaknya bukan tidak mungkin masalah integrasi nasional ataupun persatuan bangsa akan kembali muncul karena negara tidak dapat hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melihat sejarah Indonesia, masalah serius yang dihadapi Republik ini di awal kemerdekaannya adalah masalah persatuan bangsa. Kemudian di masa orde baru pemberontakan besar dengan alasan kedaerahan, keagamaan, dan ideologi cukup berhasil dipadamkan serta gerakan perlawanan-perlawanan secara vertikal terhadap pemerintah pun dapat ditekan dengan gaya kepemimpinan kuat soeharto. Hal ini bukan berarti stabilitas atau kemapanan di bidang politik dapat sepenuhnya dikendalikan, masih banyak hal-hal lain yang dapat memecahkan persatuan bangsa. Misalnya, ketidakpuasan sebagian orang Aceh, Irian, Timor-Timur kepada gaya pemerintahan sentralistik yang jarang mengikutsertakan putra daerah dalam pembangunan. Pengambilan porsi devisa yang terlalu besar oleh pemerintah pusat terhadap devisa dari daerah-daerah menjadi poin kritik tokoh-tokoh daerah. Perselingkuhan golkar, ABRI, dan Birokrasi dalam rangka pemenangan pemilu semakin menjadi-jadi dan tidak dihiraukan.  Peran kaum pemuka agama dalam mengkritik merosotnya moralitas masyarakat dan Korupsi, Kolusi serta Nepotisme di kantor-kantor pemerintah ibarat angin lalu. Secara politis, warisan orde baru mengingatkan kita bahwa masih rentannya persatuan nasional seperti dapat dilihat dari konflik vertikal (golongan pemerintah vs golongan yang diperintah) dan konflik horizontal (antar suku, kelompok, agama) maupun secara ekonomi, kelompok kaya dan miskin atau dalam bahasa marx kapitalis vs proletariat.

           Gambar Pasca Reformasi kondisi Indonesia pun berubah, terjadinya desentralisasi (redistribusi kewenangan pusat-daerah), demokratisasi (demokrasi langsung dan elit politik yang lebih variatif),  dan liberalisasi (kebebasan pers/media massa dan sistem sosial yang lebih kompleks) tidak membuat persoalan disintegrasi bangsa tenggelam. Di tahun 1999 lalu, Timor Timur mantan provinsi ke-27 Republik Indonesia melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, setelah jajak pendapat 4 september 1999 menunjukkan bahwa mayoritas (78,5%) penduduk memilih lepas sebagai negara sendiri. Di tahun 2003, penyakit separatisme masih tetap menjangkiti sebagian bangsa ini. Ulah Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM) serta Republik Maluku Selatan (RMS) tetap merisaukan pemerintah. Baru-baru ini pun, konflik yang terjadi di Papua berupa aksi-aksi kekerasan, penembakan aparat  keamanan, serta adanya isu deklarasi negera federasi papua tentunya merupakan peringatan besar bagi pemerintah pusat untuk terus berupaya menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lantas situasi yang seperti ini dapat memicu pertanyaan banyak orang, apakah cita-cita persatuan bangsa Indonesia yang diikrarkan oleh para pendiri bangsa di tahun 1928 (sumpah pemuda) dan 1945 (proklamasi kemerdekaan) dulu merupakan kehendak dari seluruh penduduk dari Sabang sampai Merauke??

Apakah nasionalisme Indonesia, bangsa Indonesia, hanyalah imajinasi kolektif atau mimpi khayal dari segelintir bapak bangsa  seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, Tan Malaka,dkk??

 GambarYa, konsepsi Indonesia merupakan imajinasi kolektif dari segelintir pemimpin kita. Negara Indonesia sudah terbentuk jauh sebelum munculnya bangsa Indonesia. Awalnya negara ini bernama Netherlands Indie yang terdiri dari beratus-ratus bangsa yang berbeda dan berdiri sendiri. Dengan alasan memiliki nasib yang sama yakni dijajah oleh Belanda, timbullah rasa persatuan untuk merebut kemerdekaan dari kaum penjajah. Pada masa pasca kemerdekaan, Indonesia masih dalam bentuk bibit yang baru akan tumbuh. Ide nasionalisme hanya terbatas pada segelintir pemimpin. Rakyat yang hidup di desa, hutan, gunung, dan pulau-pulau terpencil tidak memiliki kesadaran dan kepedulian tentang kedaulatan negara Republik Indonesia ini. Menjadi hal yang wajar ketika bangsa Indonesia masih tertatih-tatih dalam  mencari identitasnya. Mengutip apa yang dikatakan Clifford Geertz (1973), tidaklah mengherankan kalau pada masa-masa awal kemerdekaan, ikatan dan solidaritas etnik menjadi ancaman terhadap Kesatuan Bangsa Indonesia. Bahkan tesis Geertz masih relevan hingga masa kini ketika pemerintah tak mampu melakukan konsolidasi politik serta pemerataan ekonomi sampai ke daerah maka disintegrasi ataupun perpecahan bangsa rentan terjadi.

            Gambar

Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

            Herbert Faith dan Lance Castle mengatakan bahwa para pemimpin bangsa  Indonesia di era 1945-1965 telah menghasilkan pemikiran politik terbaik, Pancasila sebagai karya besar generasi mereka. Generasi ini sangat paham bahwasanya negara tidak akan bertahan lama tanpa ada “kesatuan ideologis” yang menjadi konsesus bersama dalam bernegara. Soekarno membahasakan Pancasila sebagai philosophisce grondslaag sabagai ideologi serta nilai dasar bangsa Indonesia. Sila-Sila dalam Pancasila telah mengakomodir berbagai ideologi politik pada zaman pra-kemerdekaan. Paling tidak ada tiga ideologi yang kuat Islam, Nasionalisme, dan Sosialisme. Walaupun secara formal Islam tidak masuk dalam sila pertama, namun secara informal Islam telah menjiwai seluruh sila dalam pancasila. Ideologi Nasionalisme sangat dekat maknanya dengan Sila ke-3 ‘Persatuan Indonesia’. Konsepsi Demokrasi memiliki kemiripan dengan Sila ke-4 ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan’. Demikian pula dalam sila kedua ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’ terdapat nilai-nilai kebersamaan atau kolektivitas. Begitu pula dengan Ideologi sosialisme yang ada nilainya dalam sila ke-5 ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’. Kemudian kelima sila itu diterjemahkan dalam batang tubuh UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Dengan berangkat dari pancasila sebagai ideologi tentunya sangat bertentangan dengan liberalisme yang berwatak sekularistik dan individualistik dan juga berlawanan pula dengan kapitalisme yang eksploitatif, menciptakan kesenjangan ekonomi dan tidak mengutamakan kebersamaan bagi rakyat Indonesia. Ketidakkonsistenan pemimpin, elit, maupun stakeholder negara ini dalam memegang ideologi bangsa mengarahkan negara ini menjadi negara gagal.

Merajut Kembali Keindonesiaan dengan Semangat Gotong Royong dan Asas Kekeluargaan sebagai nilai dasar persatuan Bangsa Indonesia

Dalam rangka merajut kembali keIndonesiaan kita, mengutip Amri Marzali, Antropolog Universitas Indonesia (2005), adalah bagaimana menjawab pertanyaan tentang “apa yang menjadi pengikat masyarakat dan sistem politik agar menjadi satu kesatuan”. Faktor-faktor apa saja yang dapat mengikat bangsa Indonesia sebagai kesatuan politik?. Konsep yang dikemukakan Amri Marzali tentang nilai ataupun kredo yang mengikat masyarakat Indonesia menjadi satu Bangsa Indonesia dengan pemerintah pusat yang diakui bersama adalah pancasila. Namun dia menegaskan lagi bahwa Pancasila memang menjadi nilai dasar bangsa Indonesia namun ada nilai yang lebih mendasar lagi yakni ‘gotong royong’. Hal tersebut telah diungkapkan Bung Karno dalam Sidang BPUPKI 1 Juni 1945, “Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga dan yang tida menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan ‘gotong royong’. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Alangkah hebatnya! Negara gotong royong!”. selain itu, dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945 sebelumnya Prof. Soepomo juga telah menyatakan bahwa “Dalam suasana persatuan antara rakyat dan pemimpinnya, antara golongan-golongan rakyat satu sama lain, segala golongan diliputi oleh semangat gotong rotong , semangat kekeluargaan”. Jelas sudah bahwa ketika proses pembentukan negara Indonesia kita ini bahwa konsep gotong royong dan kekeluargaan memiliki nilai kultural sebagai pengikat bangsa Indonesia.  

         GambarDalam memahami konteks masyarakat Indonesia kita, Koenjaraningrat menyatakan bahwa konsep gotong royong merupakan satu konsep yang berkaitan erat dengan kehidupan rakyat kita sebagai petani dalam masyarakat agraris. Konsep gotong royong merupakan konsep orisinil khas bangsa Indonesia. Terkadang terjadi salah paham antara tolong menolong dengan konsep gotong royong. Jika tolong menolong adalah kerjasama antar individu atau kelompok yang didasarkan atas  asas timbal balik dan kepentingan individu, gotong royong merupakan kerjasama atas kepentingan bersama. Kegiatan gotong royong seperti membangun jalan, memperbaiki jembatan, membersihkan desa, memperluas masjid melibatkan kepentingan bersama suatu kelompok sosial.

 

 

Gambar Sementara konsep kekeluargaan bagi para pendiri bangsa merupakan semangat, atau nilai  yang menjadi dasar dalam hubungan sosial antara sesama bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia dianalogikan sebagai sebuah keluarga apakah keluaga Jawa, Minang, Bugis,  Dayak dll. Yang terpenting adalah asas kekeluargaan yang menjadi dasar hubungan sosial dalam kelompok keluarga tersebut, seperti ayah-anak, suami-istri, cucu-kakek, adik-kakak, dll. Spektrum hubungan sosial dengan semangat  kekeluargaan sangatlah luas tidak hanya dalam bidang ekonomi, namun juga meliputi politik, keagamaan, pemerintahan dsb. Dalam konsepsi Prof. Soepomo, hubungan sosial berasas kekeluargaan setiap orang lebih mengutamakan ‘kewajiban’ ketimbang ‘haknya’. Setiap orang agar tidak bersikap individualistik. Lain hal dengan konsepsi Bung Karno dan Hatta tentang asas kekeluargaan dimana bersifat kolektivisme. Lawan dari kolektivisme, kekeluargaan, ataupun komunalisme adalah individualisme. Secara umum asas kekeluargaan dapat diterjemahkan sebagai semangat persaudaraan, solidaritas antar sesama, semangat kolektivisme serta semangat komunalisme.

 

 

Dengan bermodalkan pancasila sebagai ideologi bangsa, semangat gotong royong dan semangat kekeluargaan sebagai nilai dasar persatuan bangsa Indonesia, cita-cita untuk merajut kembali KeIndonesiaan kita pastilah akan terwujud. Dalam konteks kekinian, hubungan sosial dalam realitas bangsa ini sangatlah jauh dari semangat gotong royong dan semangat kekeluargaan. Tingkah laku elit politik, birokrat, pengusaha yang machiavelis dalam mencapai tujuannya, relasi masyarakat urban yang didasari kepentingan sesaat, serta penindasan terhadap buruh, tani, dan rakyat miskin dikarenakan sistem ekonomi neoliberal yang tidak sesuai dengan konstitusi kita. Ketika kepentingan golongan mengalahkan kepentingan nasional, hasilnya selalu buruk bagi Indonesia.  Ini yang kemudian membuat negara Indonesia kita menuju negara gagal bahkan jauh dari cita-cita bangsa yang telah disusun dengan cerdas oleh para Founding Fathers. Bangsa ini perlu memikirkan kembali mengapa ada sebuah negara bernama Indonesia?, mengapa pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa? Mengutip Hatta (1978), “….maka pancasila itu perlu dipahami sejarah pembentukannya. Dengan mengetahui itu, akan terasa makna dan tujuannya.” Mari kita rajut kembali KeIndonesiaan kita demi mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT !! . . .

GambarMari kita rajut kembali KeIndonesiaan kita demi mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT !! . . .

 

 

Daftar Bacaan :

Adhyaksa Dault, “Menghadang Negara Gagal : Sebuah Ijtihad Politik”, Rene Book, 2012

Adrian Vickers, “Sejarah Indonesia Modern”, Insan Madani, 2011

Amri Razali, “Antropologi Pembangunan Indonesia”, Kencana Prenada Media Group, 2007

.     Bahar Buasan, “Perilaku Nasionalistik Masa Kini dan Ketahanan Nasional”, Mata Bangsa, 2012

Mohammad Takdir Ilahi, “Nasionalisme dalam Bingkai Pluralitas Bangsa;Paradigma Pmebangunan dan Kemandirian Bangsa”, Arr Ruzz Media, 2012

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s