“Pemuda dan KeIndonesiaan : Tantangan Integrasi Nasional dan Nilai Kultural Bangsa Indonesia Masa Kini”

BAB I

PENDAHULUAN

         Indonesia adalah sebuah masyarakat negara, yang secara antropologis, terdiri atas lebih dari 500 suku bangsa (ethnic group) yang memiliki ciri-ciri bahasa dan kultur tersendiri. Bahkan, lebih unik lagi, Setiap suku-bangsa di Indonesia dapat dikatakan mempunyai satu daerah asal, pengalaman sejarah, dan nenek moyang tersendiri. (Amri Marzali, 2005)

       Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia, terdiri atas 19.000 pulau yang teruntai sepanjang khatulistiwa, dengan jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa. Di media Internasional, seringkali Indonesia dikenal dengan berita kekerasan politik, konflik horizontal di masyarakat dan keterkaitannya dengan terrorisme internasional. Vickers dalam bukunya sejarah Indonesia modern menyebutkan bahwa, ‘pengalaman sejarah Indonesia bisa menjelaskan keragamannya, dan mengapa ia menjadi sebuah negeri yang penuh paradoks’1. lebih lanjut Vickers menjelaskan bahwa sebagai sebuah bangsa yang baru, Indonesia berjuang untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan kelompok dan mempertahankan kepaduan dalam menghadapi menghadapi tekanan dalam keragaman dirinya maupun dari ketegangan-ketegangan akibat politik internasional. Kondisi Indonesia hari ini adalah buah dari sekaligus dua hal : perjuangan dan penggunaan kekuatan demi tujuan-tujuan politik maupun perwujudan identitas nasional2. Tragedi dalam sejarah Indonesia terletak pada eksploitasi yang berkelanjutan, nyawa yang dikorbankan, dan kesempatan yang terlewatkan begitu saja. Sementara ada ironi dalam dalam sejarah indonesia yang terletak pada aspek-aspek kepalsuan dari sebuah negeri yang tercerai berai, tetapi dicampur dengan optimisme yang tak pernah padam yang memungkinkan orang –orang Indonesia memupuk rasa kebersamaan tujuan dari eksistensi mereka di sebuah negara yang diciptakan oleh kekuatan asing3. Ungkapan Vickers patut menjadi renungan dan pembelajaran bangsa ini.

Kondisi bangsa akhir-akhir ini semakin memprihatinkan dan membuat rakyat semakin apatis dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Akhir juni lalu, Fund For Peace (FFP), lembaga riset yang berpusat di Washington DC, Amerika Serikat mengeluarkan publikasi Indeks Negara Gagal atau Failed State Index. Indonesia menempati peringkat ke-63 dari 178 negara di seluruh dunia. Itu artinya, Indonesia masuk dalam kategori negara-negara yang dalam bahaya menuju negara gagal4. Berbagai realitas sosial, ekonomi, dan politik  yang dirasakan oleh rakyat di masa kini mau tak mau memperkuat riset yang dilakukan FFP. Isu-isu seperti pembangunan tidak merata, legitimasi negara, penegakan hukum yang tebang-pilih, elit politik yang korup, konflik horizontal, kesenjangan yang semakin tinggi antara si kaya dan miskin serta  banyaknya aksi demonstrasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas sampai dengan masalah lingkungan menghiasi wajah media-media di Indonesia baik cetak maupun online.

Beberapa waktu lalu mencuat opini bahwa Indonesia bak negeri autopilot. Sebuah negeri tanpa pemimpin yang jelas dan berjalan sendiri tanpa tujuan yang jelas akan kemana. Padahal, negara harus hadir dalam hidup dan kehidupan warga negaranya. Negara hadir melampaui kepentingan suku, agama, ras, dan antargolongan sesuai dengan  tujuan nasional yang tercantum pada pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, alinea keempat, dimana dalam konteks tersebut pemerintah atau negara  berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan rakyatnya dari berbagai ancaman, melindungi wilayah yang diamanatkan para pendahulu bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa  serta menyejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Lemahnya kepemimpinan politik negara ini, tiadanya komitmen pada ideologi negara, lemahnya kapasitas serta kemampuan badan-badan negara secara organisasi dalam menjalankan tugas, peran dan fungsinya, dan strategi pencapaian tujuan negara yang tidak sesuai ideologi dan konstitusi negara,  jelas merupakan  faktor-faktor negara gagal (failed states). Stoddard  menjelaskan bahwa sebuah negara dianggap gagal jika ia tidak mampu menyedikan kebutuhan publik 5.

Rotberg lebih lanjut menjelaskan sindrom negara gagal meliputi ; keamanan rakyat yang tidak bisa terjaga, konflik etnis dan agama tak kunjung usai, korupsi merajalela, legitimasi negara terus menipis, serta ketidakberdayaan pemerintah pusat dalam menghadapi masalah dalam negeri dan tekanan luar negeri6.

“Sejarah Terus Berulang”, akan tetapi senantiasa ada hikmah dibalik peristiwa-peristiwa sejarah. Bangsa ini perlu merenungi dan meresapi hikmah sejarah itu dan kemudian mengambil intisari agar menjadi pembelajaran yang berharga. Apabila ditelusuri kondisi sebuah negara sangat dipengaruhi oleh pemimpin dan the ruling class atau biasa kita sebut para elit. Ketika tidak terjadi konsolidasi politik antar elit dan masing-masing memperjuangkan kepentingan yang berbeda serta melenceng dari tujuan dibentuknya negara Indonesia sesuai dengan Landasan Ideologi Pancasila dan Konstitusional UUD 1945 maka masuklah kita diambang kerutuhan negara.

Para pendiri bangsa mendirikan sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia hakikatnya sebagai sebuah wadah terdiri segala suku Indonesia, segala golongan Indonesia, dan segala umat agama Indonesia.  Mengutip perkataan Gibson dan Arnold Toynbee bahwa “Suatu peradaban yang besar, tinggi, dan agung, tidak akan hancur, tidak akan tenggelam, kecuali jika dia merusak dirinya sendiri, memecah dirinya sendiri, dan merobek-robek dadanya dari dalam7. Dengan latar belakang etnis, kesukuan, serta keberagaman agama yang ada di negara ini masalah konsolidasi, soliditas, ataupun kesatuan bangsa menjadi ancaman. Oleh karena itu, nasionalisme merupakan unsur esensial dalam pembangunan Bangsa Indonesia agar perbedaan-perbedaan yang sifatnya sosio-kultur dapat dicegah agar tidak menjadi ancaman stabilitas negara dan pembangunan baik ekonomi maupun politik.

Berpijak dari penjelasan yang penulis paparkan, perlu kiranya dibahas tentang KeIndonesiaan dan tantangannya di era globalisasi, masalah integrasi nasional, dan pemuda sebagai pemimpin masa depan, serta gagasan tiga modal kultural bangsa sebagai nilai dasar persatuan bangsa Indonesia dalam rangka merajut kembali KeIndonesiaan. Inilah yang menjadi fokus bahasan makalah ini.

 

BAB II

PEMBAHASAN

  1. A.  Indonesia Sebuah Negara Bangsa

Pasca kemerdekaan Indonesia 67 tahun yang lalu, ternyata wacana terkait nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih seringkali digaungkan. Wacana nasionalisme menjadi daya tarik tersendiri di era globalisasi sekarang. Film sebagai media komunikasi massa memiliki fungsi antara lain sebagai pembawa pesan, pembawa ideologi, representasi masyarakat, serta propaganda.  Munculnya beberapa film serta lagu yang mengangkat tema nasionalisme akhir-akhir ini menjadi representasi bahwa telah lunturnya kobaran semangat nasionalisme di dalam masyarakat khususnya kaum muda. Lunturnya semangat nasionalisme di generasi muda dapat menjadi ancaman terhadap terkikisnya nilai-nilai (values) patriotisme yang menjadi landasan kecintaan kita terhadap negara ini. Kehilangan nilai sebagai pegangan merupakan ancaman besar bagi masa depan negara ini.

Nasionalisme adalah suatu paham, yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan8. Nasionalisme menyatakan bahwa negara bangsa adalah cita-cita dan satu-satunya bentuk organisasi politik dan bangsa, sebagai sumber dari semua tenaga kebudayaan dan kreatif dan kesejahteraan ekonomi9. Nasionalisme banyak disebut sebagai fenomena eropa modern khususnya dari konteks perkembangan sosipolitik yang melahirkan revolusi perancis tahun 1789. Nasionalisme lahir dari sebuah perkembangan situasi yang kompleks dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan intelektual  di Eropa dari abad ke-14 sampai abad ke-1810. Ernest Renan mengatakan bahwa intisari dari nasionalisme adalah semangat kelompok, yaitu suatu kehendak dari kelompok tersebut untuk hidup bersama (Le desir devivre ensamble). Kehendak untuk hidup bersama itu kemudian diinstitusionalisasikan, diwujudkan, dilestarikan dalam bentuk sebuah negara, sehingga muncullah apa yang disebut sebagai negara bangsa atau ‘nation state’11.  Melihat fenomena di banyak negara berkembang setelah perang dunia II,

semangat nasionalisme negara berhadapan vis a vis dengan nasionalisme etnik. Lebih lanjut Amri Marzali menjelaskan di banyak  negara-negara berkembang semangat nasionalisme seolah-olah dipaksakan dari atas ke bawah. Semangat itu hanyalah kepunyaan para pemimpin yang kemudian disebarluaskan melalui doktrin politik serta propaganda ke masyarakat.

Nasionalisme etnik telah ada dan berkembang lebih dahulu di Indonesia sebelum nasionalisme Indonesia12. Zaman dulu, bangsa-bangsa di Indonesia telah bertarung dengan semangat nasionalisme etniknya semisal bangsa Majapahit melawan bangsa Bali, Bangsa Aceh melawan bangsa Kedah dan lainnya. Kini beratus bangsa-bangsa tersebut telah bersatu membentuk sebuah negara bangsa yang lebih besar dengan sebutan bangsa Indonesia. Namun terdapat perbedaan mendasar antara pemersatuan bangsa yang ada di Eropa dengan di Indonesia. Di Eropa, bangsa telah terbentuk terlebih dahulu sebelum terbentuk negara. Mereka terbentuk melalui proses sosial, politik, dan ekonomi setelah konflik yang kemudian memunculkan perasaan nasionalisme sebagai sebuah bangsa. Misalnya nasionalisme perancis, yang bertujuan membentuk negara perancis kemudian membentuk bangsa perancis. Pasca terbentuknya bangsa lalu muncullah negara perancis13. Berbeda dengan Indonesia dimana negara telah terbentuk jauh lebih lama sebelum muncul bangsa Indonesia. Negara yang mulanya bernama Netherlands Indie, yang diperintah kolonialis Belanda. Dalam negara Netherlands Indie hidup beratus-ratus bangsa yang secara politis dan kultural masih tetap berbeda-beda dan berdiri sendiri14. Atas dasar bernasib sama yakni, sama-sama dikuasai, disakiti, diperas, dan direndahkan sebagai kelas inlanders oleh penjajah Belanda akhirnya melakukan perlawanan. Apa yang muncul di Indonesia bukanlah fenomena seperti yang dikatakan Giddens sebagai ‘nation-state’ tetapi ‘state-nation’15. Di Eropa bangsa terbentuk terlebih dahulu mendahului state, sedangkan di Indonesia state telah terbentuk dan diakui masyarakat dunia, sementara bangsa Indonesia masih terseok-seok mencari identitasnya diatas puing-puing bangsa etnik lama16. Oleh karena itu, ikatan dan solidaritas etnik selalu menjadi ancaman kesatuan bangsa Indonesia.

Menilik sejarah,  kita tidak boleh lupa bahwa Indonesia adalah negeri imajinasi yang dimanifestasikan secara bersama-sama. Indonesia adalah sebuah nation-state (negara kebangsaan). Negara yang masyarakatnya berbahasa Indonesia. Negara yang berdiri sebagai suatu bangsa yang didalamnya terdapat keragaman budaya, agama, bahasa, suku, adat istiadat, ras, dan lain sebagainya. Namun dengan heterogenitas itu, bangsa Indonesia mampu mengunifikasikasi seluruh elemen bangsa dalam kesadaran fundamental ‘Bhineka Tunggal Ika’ 17.

  1. B.     Masalah Integrasi Nasional

            Permasalahan yang dihadapi bangsa ini saat ini begitu kompleks. Apabila permasalahan di negara ini telah mencapai puncaknya bukan tidak mungkin masalah integrasi nasional ataupun persatuan bangsa akan kembali muncul apabila negara tidak dapat hadir dan berfungsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melihat sejarah Indonesia, masalah serius yang dihadapi Republik ini di awal kemerdekaannya adalah masalah persatuan bangsa. Kemudian di masa orde baru pemberontakan besar dengan alasan kedaerahan, keagamaan, dan ideologi cukup berhasil dipadamkan serta gerakan perlawanan-perlawanan secara vertikal terhadap pemerintah pun dapat ditekan dengan gaya kepemimpinan kuat soeharto. Hal ini bukan berarti stabilitas atau kemapanan di bidang politik dapat sepenuhnya dikendalikan, masih banyak hal-hal lain yang dapat memecahkan persatuan bangsa. Misalnya, ketidakpuasan sebagian orang Aceh, Irian, Timor-Timur kepada gaya pemerintahan sentralistik yang jarang mengikutsertakan putra daerah dalam pembangunan. Pengambilan porsi devisa yang terlalu besar oleh pemerintah pusat terhadap devisa dari daerah-daerah menjadi poin kritik tokoh-tokoh daerah. Perselingkuhan golkar, ABRI, dan Birokrasi dalam rangka pemenangan pemilu semakin menjadi-jadi dan tidak dihiraukan.  Peran kaum pemuka agama dalam mengkritik merosotnya moralitas masyarakat dan Korupsi, Kolusi serta Nepotisme di kantor-kantor pemerintah ibarat angin lalu. Secara politis, warisan orde baru mengingatkan kita bahwa masih rentannya persatuan nasional seperti dapat dilihat dari konflik vertikal (golongan pemerintah vs golongan yang diperintah) dan konflik horizontal (antar suku, kelompok, agama) maupun secara ekonomi, kelompok kaya dan miskin atau dalam bahasa marx kapitalis vs proletariat.

Pasca Reformasi kondisi Indonesia pun berubah, terjadinya desentralisasi (redistribusi kewenangan pusat-daerah), demokratisasi (demokrasi langsung dan elit politik yang lebih variatif),  dan liberalisasi (kebebasan pers/media massa dan sistem sosial yang lebih kompleks) tidak membuat persoalan disintegrasi bangsa tenggelam. Di tahun 1999 lalu, Timor Timur mantan provinsi ke-27 Republik Indonesia melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, setelah jajak pendapat 4 september 1999 menunjukkan bahwa mayoritas (78,5%) penduduk memilih lepas sebagai negara sendiri. Di tahun 2003, penyakit separatisme masih tetap menjangkiti sebagian bangsa ini. Separatisme yang muncul akibat ketidakadilan struktural juga tak hilang. Ulah Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM) serta Republik Maluku Selatan (RMS) tetap merisaukan pemerintah. Aceh walaupun dalam kondisi damai tentu masih menyimpan bara politik separatis. Baru-baru ini pun, konflik yang terjadi di Papua berupa aksi-aksi kekerasan, penembakan aparat  keamanan, serta adanya isu deklarasi negera federasi papua tentunya merupakan peringatan besar bagi pemerintah pusat untuk terus berupaya menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik agama dan etnis yang sangat panas tak kunjung juga padam. Lantas situasi seperti inilah yang dapat memicu pertanyaan banyak orang, apakah cita-cita persatuan bangsa Indonesia yang diikrarkan oleh para pendiri bangsa di tahun 1928 (sumpah pemuda) dan 1945 (proklamasi kemerdekaan) dulu merupakan kehendak dari seluruh penduduk dari Sabang sampai Merauke? Apakah nasionalisme Indonesia, bangsa Indonesia, hanyalah imajinasi kolektif atau mimpi khayal dari segelintir bapak bangsa  seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, Tan Malaka,dkk?

            Ya, konsepsi Indonesia merupakan imajinasi kolektif dari segelintir pemimpin kita. Negara Indonesia sudah terbentuk jauh sebelum munculnya bangsa Indonesia. Awalnya negara ini bernama Netherlands Indie yang terdiri dari beratus-ratus bangsa yang berbeda dan berdiri sendiri. Dengan alasan memiliki nasib yang sama yakni dijajah oleh Belanda, timbullah rasa persatuan untuk merebut kemerdekaan dari kaum penjajah. Pada masa pasca kemerdekaan, Indonesia masih dalam bentuk bibit yang baru akan tumbuh. Ide nasionalisme hanya terbatas pada segelintir pemimpin18.

Rakyat yang hidup di desa, hutan, gunung, dan pulau-pulau terpencil tidak memiliki kesadaran dan kepedulian tentang kedaulatan negara Republik Indonesia ini19. Menjadi hal yang wajar ketika bangsa Indonesia masih tertatih-tatih dalam  mencari identitasnya. Mengutip apa yang dikatakan Clifford Geertz (1973), tidaklah mengherankan kalau pada masa-masa awal kemerdekaan, ikatan dan solidaritas etnik menjadi ancaman terhadap Kesatuan Bangsa Indonesia20. Bahkan tesis Geertz masih relevan hingga masa kini ketika pemerintah tak mampu melakukan konsolidasi politik serta pemerataan ekonomi sampai ke daerah maka disintegrasi ataupun perpecahan bangsa rentan terjadi.

  1. C.  Konteks Masyarakat Indonesia : Perbedaan Masyarakat Majemuk dan Masyarakat Bhineka Tunggal Ika

Keunikan Indonesia adalah keberagamannya yang ditinjau secara antropologis terdiri atas ratusan suku bangsa dengan karakteristiknya masing-masing. Amri Marzali, Antropolog Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa Setiap suku bangsa  di Indonesia dapat dikatakan memiliki pengalaman tersendiri, daerah asal, dan nenek moyangnya masing-masing. J.S Furnival menggambarkan situasi kesukubangsaan (ethnicity) pada zaman kolonial Belanda dengan istilah Plural Society atau masyarakat majemuk21. Dalam masyarakat majemuk tersebut setiap suku bangsa hidup di tempat asalnya sendiri dengan tradisi kultural mereka sendiri. Hubungan sosial antar anggota suku bangsa yang terjadi sangatlah terbatas terutama hanya dalam hal kepentingan perdagangan. Mereka tidak menjadi satu dan tidak merasa satu22.  Dalam konteks masyarakat ajemuk tidak ada kesatuan nilai yang dimiliki bersama oleh seluruh anggota masyarakat. keterikatan antar kelompok yang terjadi merupakan ikatan yang dipaksakan karena ada suatu sistem politik oleh negara, militer dan penjajah.

Munculnya ide nasionalisme Indonesia oleh segelintir kaum elite mulai menggugat konsep masyarkat majemuk. Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi 1945, Pancasila, dan UUD 1945 adalah manifestasi politik dari keinginan untuk pembentukan satu masyarakat Indonesia yang baru23. Sebuah cita-cita membangun masyarakat “Bhineka Tunggal Ika’.

Berbeda dengan konsep masyarakat bangsa majemuk yang digambarkan Furnival, konsep masyarakat ‘Bhineka Tunggal Ika’ adalah sebuah masyarakat bangsa yang terdiri dari berbagai kelompok suku-bangsa dengan hak kulturalnya masing-masing. Satu kesatuan dalam keragaman, prinsipnya walaupun memiliki latar belakang sosio-kultur yang berbeda namun tiap suku bangsa memiliki hal kultural yang sama dan secara politik mengakui keberadaan negara Republik Indonesia.

  1. D.      Nasionalisme Indonesia

Nasionalisme berasal dari bahasa latin, yaitu nasci yang berarti dilahirkan. Secara garis besar nasionalisme dapat diklasifikasikan menjadi tiga pengertian :

  1. Nasionalisme sebagai sebuah ideologi sekaligus merupakan sebuah bentuk dari perilaku
  2. Nasionalisme sebagai sebuah cita-cita yang ingin memberi batas antara ‘kita’ yang sebangsa dan ‘mereka’ dari bangsa lain.
  3. Nasionalisme sebagai dua sisi antara politik dan etnisitas. Nasionalisme selalu memiliki elemen politik dan substansinya adalah sentimen etnik24.

Dalam kamus Webster, nasionalisme diartikan sebagai berikut :

Loyalty and devotion to nation, especially a sense of national consciousness exalting one nation above all others and placing primary emphasis on promotion of its culture and interests as opposed to those of other or supranational groups” (Loyalitas dan kecintaan pada suatu bangsa, khususnya sebagai suatu kesadaran nasional untuk memuliakan suatu bangsa di atas yang lain dan memberikan penekanan utama pada upaya mempromosikan kebudayaan dan kepentingan bangsa sebagai suatu yang pantas di antara bangsa-bangsa lain atau kelompok supranasional) 25. Secara mendasar nasionalisme adalah kesadaran dimana orang-orang percaya bahwa tugas dan loyalitas utama mereka adalah terhadap negara bangsa.

Dalam konteks Indonesia, Sunardi mengonsepsikan kebangsaan atau wawasan kebangsaan dalam tiga komponen utama, yaitu rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan26.

Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme modern yang harus diletakkan dalam bingkai perikemanusian yang adil dan beradab. Berbeda dengan nasionalisme kuno yang mengarah pada eksistensi kesukuan atau tribalisme yang sempit dan sewenang-wenang terhadap suku lain. Sementara nasionalisme modern Indonesia adalah paham kesukuan atau hak bagi suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan anti imperialisme27.

Nasionalisme modern akan melahirkan kestabilan dan akan berfungsi sebagai kekuatan yang menyatukan suku-suku dan kelompok etnis yang terpisah-pisah. Karena itu nasionalisme merupakan unsur esensial dalam pembangunan bangsa Indonesia, sebuah bangsa dan negara yang fragmentasi etnis dan kesukuan ataupun unsur-unsur perbedaan sosio-kultur selalu merupakan ancaman bagi stabilitas dan pembangunan ekonomi28.

Karakteristik Nasionalisme Indonesia menurut Dahlan Ranuwiharjo (2000) dalam bukunya “Nasionalisme Indonesia : Tantangan dan Reaktualisasi” adalah sebagai berikut :

  1. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme rakyat yang dijajah oleh kapitalisme/kolonilaisme. Dengan demikian, nasionalisme Indonesia lahir, tumbuh dan berkembang di alam lingkungan, serta merupakan akibat dari kolonialisme.
  2. Nasionalisme Barat (dan jepang) dengan negara-bangsa (nation-state) masing-masing bermunculan pada abad ke-18 dan abad ke-19. Sedangkan nasionalisme Indonesia tumbuh pada awal abad ke-20 dan mengkristalkan diri menjadi nasional Indonesia pada tahun 1930-an, sedang negara Nasional Indonesia terbentuk pada proklamasi 17 Agustus 1945
  3. Nasionalisme Barat dan Jepang memelopori dan mendorong kapitalisme/kolonialisme. Sedangkan nasionalisme Indonesia justru merupakan reaksi dan perlawanan terhadap kapitalisme/kolonialisme.
    1. Bangsa Indonesia merupakan perpaduan dari teori Otto Bauer dan Teori Soekarno. Menurut Teori Otto Bauer, bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persamaan nasib. Dalam hal ini, persamaan nasib itu karena sama-sama menderita di bawah kolonialisme Belanda.

Sedangkan teori Bung Karno, bangsa adalah integrasi manusia dengan tempat tinggalnya, yang merupakan suatu kesatuan politik (teori geopolitik). Dalam hal ini, terintegrasinya bangsa Indonesia dengan wilayah bekas jajahan belanda.

  1. Nasionalisme Indonesia tidak berorientasi kepada apa yang dinamakan kemegahan dan kebesaran nasional (national glories and grandeurs), seperti yang terdapat pada nasionalisme Barat dan Jepang. Nasionalisme Indonesia berorientasi pada kesejahteraan dan keselamatan umat manusia. Seprti yang diucapkan Bung Karno pada tahun 1932, “Nasionalisme kita harus nasionalisme yang tidak mencari gebyarnya atau kilaunya negeri saja, tetapi ia haruslah mencari selamatnya manusia.”
  2. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme rakyat yang religius. Watak monoteistik yang dibawa Islam, agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia telah membawa “liberating effect” yang mendorong sikap perlawanan terhadap kolonialisme Belanda.
  3. Ciri puncak dari nasionalisme Indonesia adalah berupa dasar negara pancasila. Eksistensi dan berlakunya pancasila sebagai dasar negara, bersama-sama dengan berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia pada hari Proklamasi 17 Agustus 1945.

(Sumber : A. Dahlan Ranuwiharjo. 2000. Nasionalisme Indonesia : Tantangan dan Reaktualisasi. Jakarta : Universitas Nasional Press)

Dalam banyak teori barat maupun teori Soekarno, uraian tentang nasionalisme semuanya bersifat materialistis. Watak sekularistis tetap dominan dan parahnya ideologi nasionalis dianggap melebihi agama29. Paham kebangsaan haruslah bersandar pada ajaran agama, karena nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme rakyat yang religius sehingga dapat  instrumen melawan liberalisasi yang semakin menjangkiti negara ini. Mengutip pemikiran Dr. Adhyaksa Dault bahwa ‘Kebangsaan Indonesia tidaklah boleh melawan ajaran agama, ajaran Islam sehingga kebangsaan ini dapat membawa energi yang kuat untuk melawan barat yang membawa internasionalisme dan globalisme, agar imperialimenya bertahan30

  1. E.  Dampak Globalisasi dan Popular Culture
    1. 1.      Memahami Globalisasi

Globalisasi secara umum merupakan kemajuan sains dan teknologi bagi kemakmuran hidup manusia. Dengan kemajuan itu, ada kemudahan serta kenyamanan dengan memanfaatkan sarana teknologi yang canggih. Dalam pandangan J.M Nas, globalisasi dapat dipahami sebagai reaksi dan elaborasi terhadap dua gejala sosiologis ditandai dengan berkembangnya the world system dan modernization31. Dampak dari globalisasi adalah masyarakat yang mengalami perubahan dari gejala global yang dapat mengantarkannya pada level yang lebih tinggi.

Menurut Mansour Fakih, fenomena globalisasi tidak mungkin bisa dihindari karena kolonialisme berwajah baru tersebut telah bersetubuh dengan berbagi sendi kehidupan manusia baik aspek ekonomi, politik, budaya, sosial, dan kemasyarakatan, bahkan dalam aspek pendidikan32.

Globalisasi dapat ditandai dengan beberapa hal :

  1. Pertama, globalisasi pada dasarnya terkait dengan kemajuan dan inovasi teknologi, arus komunikasi, dan informasi yang mencapai lintas batas negara.
  2. Kedua,  globalisasi tidak dapat dipisahkan dari akumulasi kapital. Wallerstain, seorang pelopor teori sistem dunia, memandang bahwa globalisasi tidak hanya sebatas hubungan lintas batas negara, namun globalisasi merupakan wujud kejayaan ekonomi kapitalis dunia yang digerakkan oleh logika akumulasi  kapital.
  3. Ketiga, globalisasi berkaitan dengan semakin tingginya intensitas perpindahan manusia, pertukaran budaya, nilai, ide-ide yang lintas negara. Ketika intensitas itu semakin tinggi sudah barang tentu benturan globalisasi akan semakin merajalela ke berbagai aspek kehidupan.
  4. Keempat, globalisasi ditandai dengan semakin meningkatnya keterkaitan dan ketergantungan, yang tidak hanya terjadi antar-bangsa, tapi juga antar masyarakat. ketergantungan yang akut ini tentunya menjadi oposisi dari budaya mandiri di kalangan generasi muda.

  1.  Kemandirian bangsa yang diharapkan mampu mencerak generasi potensial, revolusioner, tangguh , visioner dan ulet hanya akan menjadi impian belaka.33

Dengan lahirnya globalisasi, memicu tiga sikap kemungkinan pilihan utuk menghadapi globalisasi34 yakni

–          Pilihan optimis.

Pilihan yang pada dasarnya diambil oleh mereka pelaku bisnis pemerintahan dunia maju juga oleh mereka yang terpesona dengan penemuan ilmu pengetahuan yang mutakhir, teknologi komunikasi dan informasi, serta bagi mereka yang senang dengan gaya hidup moderen. Dalam proses perubahan ini ada kerugian dari sisi lifestyle yang menuju pada konsumerisme dan nilai-nilai yang bergeser menjadi gamang atau krisis identitas.

–          Pilihan Skeptis.

Pilihan ini dimiliki oleh mereka yang telah memahami globalisasi sebagai kemandirian ekonomi, politik ideologi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang tidak memperhitungkan keselamatan manusia. Bagi kalangan ini, globalisasi tak lain adalah kolonialisasi politik ideologi baru.

–          Pilihan Kompromi-Kritis

Pilihan ini berarti bagi mereka yang meskipun menyentuh globalisasi ekonomi dan politik ideologi, masih mempunyai harapan cerah pada globalisasi ilmu pengetahuan (Sindhunata, 1982 :5)

 

  1. 2.      Globalisasi dan Strategi Pembangunan Ekonomi

Sejak akhir abad 19 hingga awal abad 20, di Indonesia mulai banyak peringatan-peringatan dari pemimpin masyarakat tentang munculnya gejala-gejala perilaku sosial baru yang tidak sesuai dengan kultur bangsa yang apabila dibiarkan terus-menerus akan merusak nilai kultural bangsa Indonesia.

Gejala-gejala tersebut antara lain adalah kecenderungan kepada pola perilaku konsumerisme, nepotisme, sadistis, hipokrit, materialistis, individualistis, dan hedonistis.Gejala ini bisa disebut sebagai penurunan nilai moral atau erosi kultural35.

Kemudian ini dapat memantik pertanyaan apakah gejala itu disebabkan oleh sebab yang berbeda ataukah sumber yang sama? Apakah memang gejala tersebut dapat disebut sebagai dampak globalisasi, sehingga unsur-unsur negatif dari kultur barat masuk dengan leluasa dan mempengaruhi masyarakat Indonesia? Selain itu apakah pengaruh pembangunan ekonomi yang dijalankan pemerintah mengacu pada modernisasi tanpa perhitungan tepat dapat juga di-kambinghitamkan?

Semua faktor tersebut mempengaruhi, baik dampak globalisasi maupun pembangunan ekonomi yang tidak selaras dengan nilai kultural bangsa. Kultur asing yang masuk tidak bisa serta merta membuat degradasi kultural bangsa semudah itu. Menurut Amri Marzali dalam “Antropologi Pembangunan Manusia”, Kultur asing dapat masuk dengan leluasa dan berkembang karena struktur masyarakat Indonesia yang berubah akibat pembangunan ekonomi. Susunan Masyarakat berubah secara drastis : dari masyarakat agraris ke masyarakat Industri, dari masyarakat pedesaan ke masyarakat perkotaan, dari masyarakat subsistence menjadi masyarakat komersial, serta dari masyarakat komunalistik menjadi masyarakat individualistik36. Perubahan masyarakat ini juga mempengaruhi bidang kultural yaitu bidang mentalitas, nilai, moral, pandangan hidup masyarakat.

Kebijakan arah pembangunan yang diambil oleh negara dunia ketiga, termasuk Indonesia banyak didominasi oleh model pemikiran ekonomi liberal gaya Amerika. Tekanan negara-negara dunia ketiga untuk memberlakukan resep IMF, World Bank, kesepakatan WEF (World Economc Forum) nyatanya malah mengarahkan negara ini menjadi pincang. Banyak bukti resesi ekonomi yang timbul akibat gaya ekonomi yang liberal kapitalistis,seperti halnya Rusia pada era Boris Yeltsin, bahkan Amerika sendiri pada 2008 hingga sekarang telah mengalami resesi ekonomi, begitu pula krisis ekonomi yang sedang melanda beberapa negara yang tergabung dalam Uni-Eropa.

Inti dari pembangunan Ekonomi liberal kapitalistis adalah maksimilasi pemilikan materiil dan optimalisasi kepuasan badaniah37. Tidak ada ideologi dan strategi pembangunan ekonomi yang berlaku umum, karena masing-masing bangsa mempunyai visinya sendiri tentang bentuk masyarakat yang mereka tuju, dan mempunyai cara tersendiri mencapai tujuan tersebut, sesuai dengan kultur mereka38.

Persoalan pokok dalam bidang kultural hari ini tidak terletak pada cara menolak atau menyaring unsur-unsur asing, akan tetapi utamanya adalah bagaimana cara merencanakan pembangunan ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai kultural bangsa Indonesia39.

       

  1. 3.    Globalisasi dan konteks Masyarakat Indonesia yang tidak merata   

Mengamati arah zaman ini, maka apa yang disebut Alvin Toffler bahwa manusia telah memasuki gelombang ketiga peradaban manusia yakni Era Informasi. Menurut Toffler, sebelumnya peradaban manusia dilanda dua gelombang peradaban manusia dilanda dua gelombang peradaban : agrikultural dan Industri. Telah terjadi pergeseran dimana di era gelombang ketiga ini dimana sumber kekuasaan dan dominasi adalah penguasaan terhadap informasi, bukan lagi tanah dan sumber daya alam, sebagaimana yang terjadi pada zaman agrikultural, ataupun penggunaan alat-alat produksi dalam masa Industri.

       Melihat Indonesia dengan segala keragamannya perlu dilihat secara holistik. Perubahan masyarakat pun tidak berlaku merata. Kompleksitas permasalahan pun berbeda karena secara geografis, Indonesia begitu kompleks, ada yang daerah dataran tinggi maupun rendah, pegunungan, anak sungai, hutan hujan tropis, pesisir pantai, maupun daerah perkotaan yang sangat industrial.

Oleh karena itu, tesis Alvin Toffler tidak dapat masuk dalam konteks Indonesia, namun di beberapa kota besar yang perubahan begitu cepat konteks masyarakat informasi dapat terbukti, bahkan perubahan karakter masyarakat   moderen menuju postmodern pun terasa.

Namun di satu sisi masih banyak daerah pelosok, pulau-pulau terluar, pegunungan, masih dalam konteks masyarakat agrikultur. Selain itu banyak juga daerah Indonesia yang masih mengalami masa transisi perubahan dari masyarakt agrikultur menuju Industri. Hal ini menjadi keunikan sekaligus tantangan besar bagi bangsa ini ditengah perubahan cepat bangsa dan negara lain. Konteks masyarakay Indonesia perlu menjadi  perhatian para pemimpin, birokrat, elit dan juga generasi muda dalam menentukan arah kebijakan maupun perubahan bangsa ini.

  1. 4.           Gejala Erosi Kultural

Gejala perilaku sosial yang baru akibat perubahan zaman yang begitu cepat akibat dapat merusak nilai kultural bangsa. Gejala ini dapat disebut sebagai erosi kultural atau penurunan nilai moral. Adapun gejala erosi kultural menurut Amri Marzali dapat diperinci sebagai berikut :

  1.  Gejala Pertama adalah apa yang disebut over consumptive dan materialistis. Gaya hidup dengan kebutuhan materi dan konsumsi makanan yang jauh berlebihan  dari apa yang dibutuhkan dan pengembangan hobi yang memerlukan biaya yang sangat tinggi, seperti balap mobil, tanaman hias mahal, hewan langka, golf, kapal pesiar, dan shopaholic.

Perilaku seperti ini banyak diperlihatkan oleh masyarakat kelas menengah dan kelas atas penduduk kota, termasuk pula sebagian pejabat pemerintah. Contoh lain adalah invasi cabang-cabang restoran ‘cepat  saji’ yang kebanyakn berasal dari USA di banyak kota besar di Indonesia. Sebagian besar pengunjung adalah kaum muda kelas menengah kota. Alasan mereka memilih restoran cepat saji hanyalah untuk mencari gengsi ketimbang menikmati masakannya.

                               Selain itu pola perilaku consumptive dan materialistik dijelaskan oleh Amri Marzali sebagai pola perilaku masyarakat yang berada dalam transisi antara masyarakat pedesaan dan masyarakat industri perkotaan40.

Di satu pihak secara sosial dan ekonomi mereka telah masuk ke dalam suasana modern industri perkotaan, tetapi dalam aspek kultural mereka masih belum sama sekali meninggalkan mentalitas petani peisan, tempat asal orang tua mereka. Everett Rogers menjelaskan, petani peisan kurang dapat menahan diri dalam keinginan memuaskan nafsu kehendaknya41.

Salah satu faktor lagi yang dikaitkan dengan perilaku konsumtif dan materialistik ini adalah apa yang dikatakan Boeke bahwa orang Indonesia pada umumnya memberikan tempat lebih tinggi pada kebutuhan-kebutuhan sosial-keagamaan  daripada kebutuhan ekonomis. Bahwa motivasi over consumptive diatas lebih didorong oleh rasa gengsi sosial yang begitu besar42.

  1. Gejala Kedua adalah perilaku sosial yang makin sadistis dan agresif, seperti dalam peristiwa tawuran antar sekolah, pemalakan antar pelajar, perkelahian antar kampung, pembunuhan dengan alasan sepele, perampokan disertai dengan pembunuhan, dan perkelahian antarsuporter sepakbola. Bahkan beberapa waktu lalu di Makassar, sekelas mahasiswa yang merupakan kaum intelektual  pun melakukan tawuran. Tampaknya kondisi ini begitu menyedihkan ketika kaum terdidik yang bertugas memberi pencerahan juga melakukan tindakan yang jauh nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan tinggi.
  1. Gejala perilaku sosial yang ketiga adalah hipokrit. Hal ini biasa dilakukan oleh politisi dan pejabat pemerintah demi menutup tindakan mereka yang tidak populer di mata umum. Dengan menggunakan bahasa halus, pernyataan normatif, hingga pernyataan abstrak yang multitafsir. Hipokrisi adalah cara untuk menutupi gaya hidup yang over consumptive dan materialistis para pejabat tinggi pemerintah tersebut. Hipokrisi juga dipakai sebagai strategi meredam ketidakpuasan umum akan situasi politik maupun ekonomi yang tidak adil di Indonesia.Hipokrisi adalah bagian dari sopan santun kehidupan di Indonesia, berbicara lemah lembut dan tidak berterus terang.

Ini menjadi kelanjutan tradisi kultural yang selalu berusaha untuk tidak menyakiti orang lain yang sekarang menjadi pola perilaku nasional.  Meskipun rakyat Indonesia sudah memasuki dunia industri dan tinggal di perkotaan, tetapi kultur lugas, rasional, kritis, jujur, terus terang, dan jelas, sebagaimana berlaku  dalam masyarakat industri belum berkembang dengan sempurna. Kultur seperti ini baru  hidup dalam dunia corporate atau perusahaan swasta.

  1. Gejala perilaku sosial yang keempat adalah sikap hidup individualistik yang banyak bertentangan dengan nilai kultural bangsa yang komunal, kolektif dan menjunjung kebersamaan. Dalam hal ini sikap individualistik adalah ketidakpedulian terhadap lingkungan, rekan kantor, tetangga, dsb. Lawan dari sikap ini adalah tolong-menolong, kekeluargaan, gotong-royong yang merupakan sikap hidup ideal masyarakat pedesaan yang sudah terkikis. Selain itu gejala masyarakat individualistik ini adalah mengukur segala sesuatu dengan uang atau materi. Hal ini menunjukkan pola hidup masyarakat komersil.
  2. e.       Gejala perilaku sosial yang kelima adalah perilaku hedonistik, seperti kecenderungan kepada pemuasan nafsu seks, nafsu makan, mabuk-mabukan dan penyalahgunaan narkotika selain itu juga penyimpangan terhadap perilaku seksual seperti melakukan hubungan seks sebelum menikah. Banyak perilaku hedonistik ini yang menjangkiti kaum muda kita. Pola hedonistik ini seringkali dihubungkan oleh kultur barat. Pengaruh film barat terutama mengintruksi pola fikir kaum muda kita.

(Sumber : Amri Marzali, 2005. Makalah tentang “Degradasi Kultural Pembangunan Bangsa Indonesia”. Dibacakan dalam seminar dengan tema “Kondisi Masyarakat dan Perkembangan Komunikasi dalam menghadapi Globalisasi”, Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Bandung 11 November 1995.)

  1. 5.      Terjebak pada Kebudayaan Populer

Modernisme serta kapitalisme global telah melahirkan kebudayaan populer yang mengancam eksistensi nilai-nilai luhur bangsa. Imperialisme budaya istilah ini seringkali dipakai untuk menggambarkan apa yang terjadi di bangsa ini terutama yang menjangkiti kaum muda dengan adanya budaya populer.

Signifikansi sosial budaya populer di zaman modern dapat dipetakan berdasarkan bagaimana budaya populer itu diidentifikaskan melalui gagasan budaya massa43. Lahirnya media massa maupun semakin meningkatnya komersialisasi budaya dan hiburan telah menimbulkan berbagai permasalahan, kepentingan, sekaligus perdebatan44. Suatu gaya hidup yang meluber lewat komunikasi massa ini melahirkan pola kehidupan yang demokratis, dalam arti suatu gaya hidup tidak menjadi privilese suatu kelompok dalam stratifikasi sosial. Dalam konteks kebudayaan massa atau biasa juga disebut kebudayaan populer, masyarakat menjadi homogen45.

Raymond Williams mengusung empat definisi yang berbeda terkait kebudayaan populer :

  1. Disukai banyak orang’
  2. Jenis budaya yang sifatnya inferior
  3. Produk budaya yang sengaja dibuat untuk memuaskan selera banyak orang
  4. Budaya yang dihasilkan masyarakat untu keperluannya sendiri46.

Dalam konteks ini, terdapat kontradiksi dari kebudayaan populer. Di satu pihak ia dikatakan inferior, namun di pihak lain ia juga disukai banyak orang, karena sengaja dibuat  untuk memuaskan selera orang banyak47.

           Ashadi Siregar menjelaskan bahwa, kebudayaan populer di Indonesia mengungkapkan remaja dalam gambaran yang lebih indah dari aslinya. Kebanyakan digambarkan sebagai siswa SLTA, yang hidup dalam keceriaan remajanya contoh dalam FTV, cookies, dan beberapa sinetron serta Film remaja. Padahal kenyataan yang dihadapi sangatlah berbeda dari apa yang digambarkan. Kebudayaan populer itu tak lain dari formulasi impian massanya48.

Maka, gambaran remaja dalam majalah, film, lagu, novel yang diniatkan untuk terjual di pasar tentunya selamanya akan indah. Kodrat kebudayaan populer dimana pun selamanya hanya akan sampai pada titik penyampaian impian itu. Dan impian yang ditawarkan menjadi eskapisme massannya, muncul dari kenyataan yang ada. Sehingga bisa dikatakan bahwa kenyataan paling buruk akan menghadirkan impian paling indah. Hal tersebut hanyalah dalam tataran mitos yang diharapkan oleh penikmatnya.

Kebudayaan populer selamanya akan merefleksikan impian-impian massa49. Gaya hidup kelas atas kota muncul dalam berbagai produk kebudayaan populer semacam film, majalah, musik, dan novel. Kecenderungan seperti ini pada kaum muda akan melahirkan orientasi kepada materi dan cara hidup yang terlepas dari konteks dari masalah-masalah yang tumbuh dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Selain itu, kecenderungan munculnya gaya hidup yang sukses tanpa proses. Kebudayaan populer banyak menggambarkan kehidupan yang mencerminkan keberhasilan material, tanpa pernah lahir plot yang memaparkan bagaimana keberhasilan itu dicapai. Sehingga kebudayaan populer bisa disebut mengukuhkan kebudayaan instan sebagai gaya hidup50.

           Oleh karena itu terjangkitnya generasi muda terhadap budaya populer patut dijadikan intropeksi diri bagi kita semua serta pentingnya kita membendung terkikisnya nilai-nilai moral kita sebagai generasi penerus bangsa. Generasi muda perlu berperan dalam upaya merevitalisasi nilai-nilai budaya bangsa ke arah yang lebih menjanjikan agar generasi muda tidak menjadi generasi yang terombang-ambing tak tahu arah dalam modernisasi dan kapitalisme global.

  1. F.   Pemuda sebagai Pemimpin Masa Depan

Sejarah telah membuktikan gerakan pemuda (youth movement), termasuk di dalamnya gerakan mahasiswa, selalu menjadi pelopor terdepan dalam menentukan masa depan bangsa. Dengan kata lain, gerakan pemuda menjadi kekuatan utama yang melahirkan revolusi  besar bagi perjalanan suatu bangsa. Mahasiswa adalah  kaum muda terdidik yang harus sadar akan kebaikan dan kebahagiaan masyarakat hari ini dan masa depan. Dengan sifat kepeloporannya, mahasiswa dan pemuda selalu identik dengan perubahan sosial di masyarakat. Begitulah proses perbaikan sebuah bangsa kemudian bergerak secara dinamis dimana kaum pemuda Indonesia tak pelak memegang peranan penting semenjak zaman penjajahan kolonial Belanda 1908-1928, 1928-1945, 1945-1965, 1965-1978, 1978-1998, hingga sekarang. Keterlibatan yang amat panjang telah  memposisikan pemuda dan mahasiswa sebagai kelompok strategis yang memiliki daya dorong bagi proses perubahan sosial yang terjadi.

Meminjam istilah Benedict Anderson51, dalam bukunya Java in a time of Revolution : Occupation and Resistance,  pemuda merupakan kekuatan politik yang paling menonjol pada masa revolusi menjelang dan setelah kemerdekaan. Demikian juga pada masa-masa transisi orde lama ke orde baru serta orde baru menuju era reformasi, peran penting pemuda dalam sejarah perjalanan bangsa selalu tercatat dalam sejarah. Begitu pula pada masa kolonial Belanda bagaiamana pemuda Indonesia telah melakukan kongres Pemuda I dan II pada 1926-1928 yang menghasilkan ide nasionalisme baru bagi bangsa Indonesia. Dan titik kulminasi penting peristiwa proklamasi kemerdekaan pun tak lepas dari peranan pemuda yang menginginkan kemerdekaan sesegera mungkin.

Pemuda diharapkan menjadi tulang punggung dalam proses pembangunan bangsa. Kecerdasan dan sikap kritis serta kepekaan pemuda dibutuhkan untuk mendirikan bangunan kebangsaan yang kokoh52. Peran yang disandang pemuda sebagai agen of social control serta agen of change harus dibuktikan oleh pemuda masa kini sehingga tidak hanya menjadi embel-embel gelar tanpa pembuktian. Peran pemuda sebagai penyeimbang antara pemegang kebijakan dan rakyat serta sebagai penyambung lidah rakyat  harus dilandasi dengan idealisme demi terciptanya masyarakat yang adil makmur dan  sejahtera. Pemuda sebagai iron stock cadangan pemimpin masa depan, harus memiliki komitmen utuh dan misi suci untuk membangun bangsa ini. Tanpa sense of commitment maupn sense of mission yang tepat, terencana dan terarah, mustahil di masa depan ia akan membawa bangsa ini menuju kemajuan alih-alih malah menjadi perusak bangsa.

  1. 1.    Problema Kepemimpinan Muda

Pemuda dalam kesempatan mendatang merupakan generasi penerus yang diharapkan mampu memberikan kontrbusi signifikan bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam konteks kekinian, dengan problematika bangsa yang semakin kompleks serta krisis kepemimpinan yang melanda bangsa ini, pemuda harus siap menjawab tantangan ini. Negara ini minim sekali memiliki pemimpin masa depan yang berorientasi global, revolusioner, tangguh dan bersemangat kebangsaan yang tinggi. Oleh karena itu,  Pemuda harus senantiasa menyiapkan diri untuk menjawab tantangan kepemimpinan di masa depan. Tanpa kesiapan dan proses pembelajaran yang baik, pemuda tidak akan menjadi juru selamat bahkan kebalikannya.

Bukan pekerjaan mudah membangun pemuda yang memiliki jiwa yang visioner, tangguh, dan revolusioner. Dibutuhkan bimbingan kepada para pemuda untuk mengembangkan segenap potensinya yang masih akan terus berkembang. Agar dapat menghasilkan pemimpin yang bermoral dan memiliki komitmen terhadap kemajuan bangsa dan negara. Pemuda dengan kategori inilah yang diharapkan mampu menjadi director of change dan problem solver terhadap bangsa dan negara Indonesia.

  1. 2.    Keteladanan Pemuda dan Pemimpin Masa Depan

Ibarat  two sides of  the same coins, ada yang melihat kaum muda dengan optimistik dan juga sebaliknya pesimistik. Ini adalah hal yang wajar karena tidak semua pemuda dapat berperan menjadi agen perubahan sosial. kita akan optimis melihat pemuda yang melakukan aksi-aksi positif untuk kebermanfaatan umat ini. Sementara kita akan pesimistis melihat pemuda yang menjadi korban industri budaya yang konsumeristik dan hedonistik. Hal tersebut yang menjadikan dua sisi  yang berbeda dari posisi strategis yang dimiliki kaum muda.

Oleh karena itu, fenomena kepemimpinan pemuda yang kelihatan  instan adalah karena penyebab kegagalan menyiapkan generasi muda dalam menyongsong masa depan. Apalagi sedikit sekali keteladanan yang diberikan oleh kaum tua serta problematika pendidikan Indonesia yang juga menjadi faktor dalam mencetak generasi penerus bangsa yang mampu menjawab tantangan zaman.

Mohammad Takdir Ilahi dalam bukunya Nasionalisme dalam Bingkai Pluralitas Bangsa, menawarkan strategi untuk membangun pemuda yang berjiwa pemimpin, visoner, berani, dan tangguh51 dengan beberapa tambahan dari penulis.

–          Pertama, pemuda harus memiliki kepemimpinan intelektual dalam rangka membangun tradisi politik berbasis nilai-nilai dengan rumusan pengetahuan dasar untuk kepentingan nasional. Kaum intelektual dalam hal ini kaum muda terdidik harus mengambil peranan sebagai penghubung antara kelompok elit dan kalangan bawah. Dia harus berperan menjadi honest broker yang berorientasi kepentingan nasional.

–          Kedua, penanaman pendidikan kepemimpinan pemuda secara  rasional yang bersifat nasionalis, pluralis, religius, dan strategis dalam pelbagai aspek kehidupan bangsa. Dalam hal ini berupa pelatihan dan pengembangan kaum muda untuk mematangkan kecakapan kepemimpinan yang lebih progresif dan profesional.

–          Ketiga, membangun kematangan berfikir. Format kepemimpinan yang ada haruslah sesuai dengan jiwa zaman (zeitgeist), dalam hal ini membangun sistem pribadi-pribadi unggul, asketik, arif, dan berlandaskan pada moral etik di atas eksklusivisme primordialistik. Sistem pribadi ideal ini untuk membentuk pemimpin bervisi masa depan sehingga terbentuk pribadi yang mampu secara intelektual, emosional, dan spiritual.

–          Keempat, membangun regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan yang berpijak pada fair competition. Dalam hal ini sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi yang memadai.

–          Kelima, membangun pemuda yang berjiwa kritis dan konstruktif terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Pembangunan sikap seperti ini, dalam pandangn Yudi Latif (2005) memerlukan terbentuknya komunitas dan barisan yang cinta khazanah keilmuan respublica literaria . Yakni, generasi yang senantiasa belajar segala ilmu pengetahuan dengan memuliakan pikiran sebagai manusia mulia52. Hingga saatnya benih-benih kaum intelegensia dan intelektual hadir menuntun peradaban bangsa dengan kitab-kitab yang mencerahkan bangsa.53

Dengan demikian, pembentukan pemuda berjiwa pemimpin masa depan membutuhkan pemberdayaan secara pikiran dan mental yang terdapat oleh jiwa pemuda. Oleh karena itu setiap pribadi sebagai pemuda harus menyadari kemampuannya. Agar cita-cita bangsa yang gemilang dapat direkontruksi oleh kaum muda. Harapan akan Indonesia yang mandiri, berdaulat, adil, dan makmur pastilah akan menjadi nyata tak lagi sebuah imajinasi massa.

G. Merajut Kembali Keindonesiaan dengan Pancasila, Semangat Gotong Royong, dan Asas Kekeluargaan sebagai nilai dasar persatuan Bangsa Indonesia

  1. 1.      Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

          Herbert Faith dan Lance Castle mengatakan bahwa para pemimpin bangsa  Indonesia di era 1945-1965 telah menghasilkan pemikiran politik terbaik, Pancasila sebagai karya besar generasi mereka. Generasi ini sangat paham bahwasanya negara tidak akan bertahan lama tanpa ada “kesatuan ideologis” yang menjadi konsesus bersama dalam bernegara. Soekarno membahasakan Pancasila sebagai philosophisce grondslaag sebagai ideologi serta nilai dasar bangsa Indonesia. Sila-Sila dalam Pancasila telah mengakomodir berbagai ideologi politik pada zaman pra-kemerdekaan. Paling tidak ada tiga ideologi yang kuat Islam, Nasionalisme, dan Sosialisme. Walaupun secara formal Islam tidak masuk dalam sila pertama, namun secara informal Islam telah menjiwai seluruh sila dalam pancasila. Ideologi Nasionalisme sangat dekat maknanya dengan Sila ke-3 ‘Persatuan Indonesia’. Konsepsi Demokrasi memiliki kemiripan dengan Sila ke-4 ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan’. Demikian pula dalam sila kedua ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’ terdapat nilai-nilai kebersamaan atau kolektivitas. Begitu pula dengan Ideologi sosialisme yang ada nilainya dalam sila ke-5 ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’. Kemudian kelima sila itu diterjemahkan dalam batang tubuh UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Dengan berangkat dari pancasila sebagai ideologi tentunya sangat bertentangan dengan liberalisme yang berwatak sekularistik dan individualistik dan juga berlawanan pula dengan kapitalisme yang eksploitatif, menciptakan kesenjangan ekonomi dan tidak mengutamakan kebersamaan bagi rakyat Indonesia. Ketidakkonsistenan pemimpin, elit, maupun stakeholder negara ini dalam memegang ideologi bangsa mengarahkan negara ini menjadi negara gagal.

Bangsa ini perlu memikirkan kembali mengapa ada sebuah negara bernama Indonesia?, mengapa pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa? Mengutip Hatta (1978), “….maka pancasila itu perlu dipahami sejarah pembentukannya. Dengan mengetahui itu, akan terasa makna dan tujuannya.”

Dalam rangka merajut kembali keIndonesiaan kita, mengutip Amri Marzali, Antropolog Universitas Indonesia (2005), adalah bagaimana menjawab pertanyaan tentang “apa yang menjadi pengikat masyarakat dan sistem politik agar menjadi satu kesatuan54. Faktor-faktor apa saja yang dapat mengikat bangsa Indonesia sebagai kesatuan politik?. Konsep yang dikemukakan Amri Marzali tentang nilai ataupun kredo yang mengikat masyarakat Indonesia menjadi satu Bangsa Indonesia dengan pemerintah pusat yang diakui bersama adalah pancasila. Namun dia menegaskan lagi bahwa Pancasila memang menjadi nilai dasar bangsa Indonesia namun ada nilai yang lebih mendasar lagi yakni ‘gotong royong’. Hal tersebut telah diungkapkan Bung Karno dalam Sidang BPUPKI 1 Juni 1945, “Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga dan yang tida menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan ‘gotong royong’. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Alangkah hebatnya! Negara gotong royong!”(Bahar dkk:1992:70).

selain itu, dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945 sebelumnya Prof. Soepomo juga telah menyatakan bahwa “Dalam suasana persatuan antara rakyat dan pemimpinnya, antara golongan-golongan rakyat satu sama lain, segala golongan diliputi oleh semangat gotong rotong , semangat kekeluargaan (Bahar dkk:1992:30).

Jelas sudah bahwa ketika proses pembentukan negara Indonesia kita ini bahwa konsep gotong royong dan  kekeluargaan memiliki nilai kultural sebagai pengikat bangsa Indonesia.  

  1. 2.       Semangat Gotong Royong dan Asas Kekeluargaan

Dalam memahami konteks masyarakat Indonesia kita, Koenjaraningrat menyatakan bahwa konsep gotong royong merupakan satu konsep yang berkaitan erat dengan kehidupan rakyat kita sebagai petani dalam masyarakat agraris55. Konsep gotong royong merupakan konsep orisinil khas bangsa Indonesia.

Terkadang terjadi salah paham antara tolong menolong dengan konsep gotong royong. Jika tolong menolong adalah kerjasama antar individu atau kelompok yang didasarkan atas  asas timbal balik dan kepentingan individu, gotong royong merupakan kerjasama atas kepentingan bersama. Kegiatan gotong royong seperti membangun jalan, memperbaiki jembatan, membersihkan desa, memperluas masjid melibatkan kepentingan bersama suatu kelompok sosial.

Sementara konsep kekeluargaan bagi para pendiri bangsa merupakan semangat, atau nilai  yang menjadi dasar dalam hubungan sosial antara sesama bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia dianalogikan sebagai sebuah keluarga apakah keluaga Jawa, Minang, Bugis,  Dayak dll. Yang terpenting adalah asas kekeluargaan yang menjadi dasar hubungan sosial dalam kelompok keluarga tersebut, seperti ayah-anak, suami-istri, cucu-kakek, adik-kakak, dll. Spektrum hubungan sosial dengan semangat  kekeluargaan sangatlah luas tidak hanya dalam bidang ekonomi, namun juga meliputi politik, keagamaan, pemerintahan dsb. Dalam konsepsi Prof. Soepomo, hubungan sosial berasas kekeluargaan setiap orang lebih mengutamakan ‘kewajiban’ ketimbang ‘haknya’. Setiap orang agar tidak bersikap individualistik56. Lain hal dengan konsepsi Bung Karno dan Hatta tentang asas kekeluargaan dimana bersifat kolektivisme. Lawan dari kolektivisme, kekeluargaan, ataupun komunalisme adalah individualisme. Secara umum asas kekeluargaan dapat diterjemahkan sebagai semangat persaudaraan, solidaritas antar sesama, semangat kolektivisme serta semangat komunalisme.

            Dengan bermodalkan pancasila sebagai ideologi bangsa, semangat gotong royong dan asas kekeluargaan sebagai nilai dasar persatuan bangsa Indonesia, cita-cita untuk merajut kembali KeIndonesiaan kita pastilah akan terwujud. Dalam konteks kekinian, hubungan sosial dalam realitas bangsa ini sangatlah jauh dari semangat gotong royong dan asas kekeluargaan. Tingkah laku elit politik, birokrat, pengusaha yang machiavelis dalam mencapai tujuannya, relasi masyarakat urban yang didasari kepentingan sesaat, serta penindasan terhadap buruh, tani, dan rakyat miskin dikarenakan sistem ekonomi neoliberal yang tidak sesuai dengan konstitusi kita. Ketika kepentingan golongan mengalahkan kepentingan nasional, hasilnya selalu buruk bagi Indonesia.  Ini yang kemudian membuat negara Indonesia kita menuju negara gagal bahkan jauh dari cita-cita bangsa yang telah disusun dengan cerdas oleh para Founding Fathers. Mari kita rajut kembali KeIndonesiaan kita demi mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.

BAB III

PENUTUP

  1. A.  Kesimpulan

Kompleksitas permasalahan bangsa dan negara di masa kini sedang mengarahkan negara ini menuju negara gagal. Perlu kesadaran dan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa untuk menata kembali kondisi negara ini.

Para pendiri bangsa mendirikan sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia hakikatnya sebagai sebuah wadah terdiri segala suku Indonesia, segala golongan Indonesia, dan segala umat agama Indonesia.  Dengan latar belakang etnis, kesukuan, serta keberagaman agama yang ada di negara ini masalah konsolidasi, soliditas, ataupun kesatuan bangsa menjadi ancaman serius. Oleh karena itu, nasionalisme merupakan unsur esensial dalam pembangunan Bangsa Indonesia agar perbedaan-perbedaan yang sifatnya sosio-kultur dapat dicegah agar tidak menjadi ancaman stabilitas negara dan pembangunan baik ekonomi maupun politik.

Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme modern yang harus diletakkan dalam bingkai perikemanusian yang adil dan beradab. Berbeda dengan nasionalisme kuno yang mengarah pada eksistensi kesukuan atau tribalisme yang sempit dan sewenang-wenang terhadap suku lain. Paham kebangsaan haruslah bersandar pada ajaran agama, karena nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme rakyat yang religius sehingga dapat menjadi instrumen melawan liberalisasi.

Globalisasi menyebabkan bergesernya nilai-nilai, ideologi, pandangan hidup serta erosi kultural terutama pada generasi muda. Menghadang globalisasi tidak bisa hanya dengan menyaring dan  melindungi kebudayaan Indonesia. Selalu ada keterkaitan antara sistem ekonomi, perilaku sosial, perilaku politik dan masa depan nilai kultural bangsa. Pembangunan ekonomi harus selaras dengan nilai-nilai kultural bangsa Indonesia. Perlu disusun kembali tujuan pembangunan bangsa yang lebih komprehensif. Tidak hanya fokus pada pertumbuhan dan pemerataan pendapatan serta mengurangi kemiskinan namun perlu adanya pembinaan masyarakat dan pembinaan nilai kultural nasional. Selain melakukan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan kultural pun harus dilakukan beriringan.

Terjangkitnya generasi muda terhadap budaya populer patut dijadikan intropeksi diri bagi kita semua serta pentingnya kita membendung terkikisnya nilai-nilai moral kita sebagai generasi penerus bangsa. Generasi muda perlu berperan dalam upaya merevitalisasi nilai-nilai budaya bangsa ke arah yang lebih menjanjikan agar generasi muda tidak menjadi generasi yang terombang-ambing tak tahu arah dalam modernisasi dan kapitalisme global.

Pemuda selalu identik dengan perubahan sosial di masyarakat. Pemuda diharapkan menjadi tulang punggung dalam proses pembangunan bangsa. Kecerdasan dan sikap kritis serta kepekaan pemuda dibutuhkan untuk mendirikan bangunan kebangsaan yang kokoh. Pemuda sebagai iron stock cadangan pemimpin masa depan, harus memiliki komitmen utuh dan misi suci untuk membangun bangsa ini. Tanpa sense of commitment maupn sense of mission yang tepat, terencana dan terarah, mustahil di masa depan ia akan membawa bangsa ini menuju kemajuan, alih-alih malah menjadi perusak bangsa. Oleh karena itu setiap pribadi sebagai pemuda harus menyadari kemampuannya. Agar cita-cita bangsa yang gemilang dapat direkontruksi oleh kaum muda.

Hubungan antara peran pemuda sebagai agen perubahan sosial serta mission KeIndonesiaan erat  kaitannya dengan fokus makalah ini dalam hal  integrasi nasional dan nilai kultural bangsa Indonesia. Ketiga konsep nilai dasar persatuan bangsa Indonesia adalah Pancasila sebagai Ideologi bangsa, Semangat Gotong Royong, dan Asas Kekeluargaan. Tiga nilai kultural ini adalah faktor pengikat bangsa Indonesia sebagai sebuah kekuatan politik. Lemah atau kuatnya kesatuan bangsa Indonesia dapat dirujuk kepada kondisi ketiga nilai dasar persatuan Bangsa ini.

Sebagai negara imajinasi yang termanifestasikan bersama. Ancaman disintegrasi bangsa selalu exist. Tugas pemuda untuk menjaga KeIndonesiaan dengan senantiasa membumikan tiga nilai dasar persatuan bangsa Indonesia. Pemuda harus menjadi pelopor dalam menjalankan ketiga nilai kultural bangsa itu dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam berpolitik, berbisnis, bekerja, berinteraksi dalam hubungan sosial dengan tujuan seluruh  masyarakat Indonesia memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai kultural bangsa tersebut.

  1. B.     Saran

Sebagai bagian penutup, penulis berpesan kepada seluruh praktisi, akademis, budayawan maupun pemerintah untuk bersama-sama saling bersinergi  menjaga integrasi nasional serta memahami, menghayati, mengamalkan pancasila sebagai ideologi bangsa, semangat gotong royong, asas kekeluargaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kepada generasi muda mari bersama melakukan gerakan penyadaran dan pencerahan akan pentingnya nasionalisme Indonesia, integrasi nasional serta  nilai-nilai kultural bangsa dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia.

           

 Notes :

1Adrian Vickers, 2012. Sejarah Indonesia Modern, Yogyakarta ; Insan Madani.

2 ibid, hal 2

3 ibid, hal 10 dan 11

4Adhyaksa Dault. “Menghadang Negara Gagal : Sebuah Ijtihad Politik”, Jakarta : Rene Book, 2012.

5 Stoddard, “Ethnonationalism and the Failed State”. A Graduate Journal of International Affairs. Volume 4. Kanada : Carleton University, 2000.

6 Robert I Rotberg, The New Nature of Nation-State Failure. Journal Article, Washington Quaerterly. Volume 25, Issue 3. Hal 85-96. 2002

7 Op Cit. Dault, Adhyaksa. Hal 92.

8   Ops Cit, .Dault, Adhyaksa. hal 94

  Ops Cit, .Dault, Adhyaksa. Hal 94

10  Amri Marzali, Antropologi Pembangunan Indonesia. Jakarta : Kencana, 2005. Hal 164

11 Ibid, Hal 164

12 Ibid, . Hal 165

13 Ibid, . Hal 166

14 Ibid, . Hal 166

15 Ibid, . Hal 167

16 Ibid, Hal 167

17 Mohammad Takdir Ilahi, Nasionalime dalam Bingkai Pluralitas Bangsa. Yogyakarta :ArruzMedia. 2012. Hal 22

18 Ops Cit. Marzali, Amri. Hal 166

19  Ops Cit. Marzali, Amri. Hal 166

20  Ops  Cit. Marzali, Amri. Hal 167

21  Ops Cit. Marzali, Amri. Hal 213

22  Ops Cit. Marzali, Amri. Hal 214

23   Ops Cit. Marzali Amri. Hal 214

24 Ops Cit. Dault, Adhyaksa. Hal 95

25 Lihat Kamus Webster-Merriam, define nasionalism.

26 Tatang Mustaqim, Membangun Nasionalisme Baru. Jakarta : Bappenas. 2006. Hal 20-23

27 Ops Cit. Dault, Ahyaksa. Hal 96

28 Ibid ,.

29 Ops Cit. Dault, Adhyaksa. Hal 100

30 Ibid ,.

31 Ops Cit. Ilahi, Mohammad Takdir, Sekilas Memahami Globalisasi. Hal 128

32 Ibid, . Hal 129

33 Ops Cit. Ilahi, Mohammad Takdir, Sign of Globalization. Hal 129

34 Ibid,. Hal 130-131

35 Ops Cit, Marzali, Amri. “Degradasi Kultural Pembangunan Indonesia. Hal 185

36 Ibid, .

37 Ops Cit,. Marzali, Amri. Hal 185.

38 Ibid,.

39 Ibid,.

40 Ops Cit. Marzali, Amri. “Degragadi Kultural Pembangunan Bangsa Indonesia”. Hal 187

41 Ops Cit. Marzali, Amri. “Degragadi Kultural Pembangunan Bangsa Indonesia”. Hal 187

42 Boeke, J.H. The Interest of The Voiceless Far East.  Universitaire Pers Leiden. 1948             

43 Dominic Strinati, Pengantar Menuju Teori Budaya Populer. Jogjakarta :Arruz Media. 2010. Hal 23

44 Ibid,.

45 Ashadi Siregar. LifeStyle Ecstassy . “Popularisasi Gaya Hidup”. Editor : Idi Subandy. Jogjakarta : Jalasutra. 1997. Hal 206

46 Ops  Cit. Ilahi, Mohammad Takdir. Hal 131-132

47 Ibid,. Hal 132

48 Ops Cit. Siregar, Ashadi. Hal  217-219

49 Ops Cit. Siregar, Ashadi. Hal  217-219

50 Ibid,. Hal 223-224

51 Ops Cit. Ilahi, Mohammad Takdir. “Keteladanan Pemuda dan Pemimpin Masa Depan. Hal 49-52

52 Yudi Latif, Intelegensia Muslim dan Kuasa : Geneologi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20,. Bandung : Mizan. 2005. Hal. 219

53 Ops Cit. Ilahi, Mohammad Takdir. Hal 50-51

54 Ops Cit. Marzali, Amri. Hal 142

55 Koenjtaraningrat, 2002. Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan.  Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

56 Ops Cit. Marzali, Amri. Hal 158.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Adhyaksa Dault, “Menghadang Negara Gagal : Sebuah Ijtihad Politik”, Rene Book, 2012

Adrian Vickers, “Sejarah Indonesia Modern”, Insan Madani, 2011

Ashadi Siregar. Jurnal LifeStyle Ecstassy . “Popularisasi Gaya Hidup”. Editor : Idi Subandy. Jogjakarta : Jalasutra. 1997

Amri Razali, “Antropologi Pembangunan Indonesia”, Kencana Prenada Media Group, 2007

Bahar Buasan, “Perilaku Nasionalistik Masa Kini dan Ketahanan Nasional”, Mata Bangsa, 2012

Dominic Strinati, Pengantar Menuju Teori Budaya Populer. Jogjakarta :Arruz Media. 2010.

Koenjtaraningrat. Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan.  Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2002

Mohammad Takdir Ilahi, “Nasionalisme dalam Bingkai Pluralitas Bangsa;Paradigma Pembangunan dan Kemandirian Bangsa”, Arr Ruzz Media, 2012

Robert I Rotberg, The New Nature of Nation-State Failure. Journal Article, Washington Quaerterly. Volume 25, Issue 3. Hal 85-96. 2002

Stoddard, “Ethnonationalism and the Failed State”. A Graduate Journal of International Affairs. Volume 4. Kanada : Carleton University, 2000

Tatang Mustaqim, Membangun Nasionalisme Baru. Jakarta : Bappenas. 2006

Yudi Latif, Intelegensia Muslim dan Kuasa : Geneologi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20,. Bandung : Mizan. 2005

 

 Makalah ini disusun untuk mengikuti Kongres Kebudayaan Pemuda Indonesia 2012,

6-9 November 2012, Jakarta

*Tori Nuariza [Perwakilan Jawa Tengah KKPI 2012]

Baca Juga :

 Pilihan Sulit Indonesia : Poros Tiongkok ?, Poros Washington ?, Ataukah Jalan Ketiga?

“Catatan Tentang Media Massa dan Kondisi De-Demokratisasi Akhir Tahun Ini”

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s