Pilihan Sulit Indonesia : Poros Tiongkok ?, Poros Washington ?, Ataukah Jalan Ketiga?

Pilihan Sulit Indonesia : Poros Tiongkok ?, Poros Washington ?, Ataukah Jalan Ketiga?*

Gambar

Oleh : Tori Nuariza **

         ASEAN as a concert of Southeast Asian Nations, outward looking, living in peace, stability, and prosperity, bonded together in partnership in a just, democratic, and harmonious environment, dynamic development, and evercloser economic integration and in community of caring societies, conscious of its ties of history, aware of its shared culture heritage and bound by a common regional identity (Visi ASEAN 2020)

                Slogan ASEAN One Vision, One Identity, One Community, ibarat sihir bagi masyarakat awam yang seolah akan melepas dahaga akan hausnya kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan social. Besar, kemungkinan cita ASEAN Community 2015 dengan 3 pilarnya (Political-Security Community, Economic Community, Socio-cultural Community) agaknya terpengaruh oleh dua mimpi besar dunia European Dream dan American Dream. Lebih lanjut dua mimpi besar itu yakni, European Dream yang telah menyatukan 25 negara Eropa hingga terbentuklah European Union, ataukah sejarah tentang kisah 13 koloni Amerika yang bersatu melawan kolonialisasi Inggris hingga terbentuklah United States of America (USA) pada 1776. Bung Sulastomo, Mantan Ketum PB HMI 1963-1966, kemudian mencoba menawarkan The Indonesian Dream sebagai tanggapan atas tulisan Alfan Alfian Mimpi Pancasila yang tak pernah Terwujud (Kompas, 14/3/2006) dikutip dalam (Sulastomo, 2008 :3). Tampaknya Bung Sulatomo ingin menawarkan strategi Welfare State Indonesia dalam berselancar dalam hempasan samudera Globalisasi dan Ekonomi Pasar. Ditengah 3 mimpi di atas, kemudian disepakatilah ASEAN Charter yang ditandatangani oleh 10 Kepala Negara ASEAN yang merupakan dasar bagi terbentuknya ASEAN Community serta Visi ASEAN 2020, agar lebih mudah saya bahasakan ASEAN Dream dengan cita menyatukan dan menyeragamkan masyarakat Negara yang tergabung dalam ASEAN dalam suatu identitas, visi, dan komunitas, Mungkinkah ??

Seiring dengan Spirit Postmodernisme dalam mengkritik wacana-wacana modern yang dianggap gagal dan usang, fakta bahwa European Dream dianggap telah gagal karena sangat sulit percaya bahwa ketika Great Recession 2008 Inggris, Jerman, Perancis tidaklah banyak menolong Yunani, Portugal, dan Spanyol yang mengalami krisis ekonomi hingga membuat meledaknya angka pengangguran. Begitu pula, American Dream yang dalam dinamika sejarah Amerika Serikat tetap sulit memberikan persamaan hak dan kesempatan dalam masyarakat karena dominasi kelompok Kulit Putih (White Anglo Saxon-Protestant) tetap dominan, kelas kulit berwarna (African American, Hispanic, dll) tetap dianggap kelas kedua dalam realitas bermasyarakat. Lantas Bagaimana dengan Indonesian Dream ? bagaimana dengan posisi Pancasila dalam masyarakat kita ? masih relevankah kemudian kita untuk percaya kepada sihir ASEAN Dream tanpa siasat apapun?

Trend dunia memang telah bergeser dari melemahnya peran Nation-State berganti kepada Regional State dengan konsekuensi melemahnya kekuatan Negara diganti oleh kekuatan organisasi internasional, hingga telaah analisa bahwa kini adalah saatnya peradaban Asia, The Asian Age dengan kebangkitan China, atau RRT (Republik Rakyat Tiongkok), bahkan sebagian pengamat menyebut Indonesia sebagai the Next Asian Giant (Reid, 2012) ; Dino Patti Djalal (Kompas, 2013). Kompetisi global yang akan dihadapi Indonesia memerlukan Transfomasi Kepemimpinan, Strategi dan Taktik, hingga positioning yang tepat dalam dinamika percaturan global. Model politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dengan jargon million friends, zero enemies jelas tidak relevan dan akan sangat merugikan, dengan menempatkan semua Negara sebagai teman dan menutup mata akan rencana penjajahan terhadap Indonesia. Potensi Cooperation dan Competition dapat terjadi antar dua Negara dalam waktu yang bersamaan. Penting kiranya memetakan kembali dan merancang bagaimana strategi Politik Luar Negeri Indonesia Kedepan dengan mengutamakan perspektif Ekonomi – Politik. Berdasar hal tersebut penting untuk memetakan pilihan positioning untuk Indonesia dalam menghadapi AEC 2015.

Persepsi Masyarakat Indonesia terhadap ASEAN Community 2015

                Guido Benny dan Kamrulnizam Abdullah menulis riset tentang Indonesian Perceptions and Attitudes Toward The ASEAN Community (2011), riset ini berangkat dari banyaknya kritik bahwa ASEAN Community merupakan produk kalangan elite saja : pemimpin, birokrat, dan pengusaha saja, sehingga perlu melihat peran dan persepsi dari masyarakat sipil. Hasilnya cukup mengejutkan karena ada dukungan terhadap ASEAN Community namun masih belum jelas dan signifikan dukugan dari responden tersebut, selain itu klaim kesadaran akan ASEAN Community tidak dibarengi dengan pemahaman terhadap technical aspects of ASEAN ; Historical Set-up, mode of operation, dan structure praxis dari organisasinya. Selain itu, sedikitnya pengetahuan serta pembacaan terhadap dokumen ASEAN Community juga merupakan masalah lain, namun riset menunjukkan responden cukup supportive dalam ide ASEAN Community, walaupun mereka juga yakin bahwa itu tidak akan mempengaruhi kondisi mereka. Dalam konteks perimbangan pilihan strategi, sangatlah sulit mengatakan bahwa Indonesia telah siap dan akan mampu berbuat banyak, sepertinya harapan Indonesia bias menjadi pemain hanyalah mitos belaka, jika kita melihat kesiapan dari sisi teknis, transfer visi, persiapan sumber daya manusia, regulasi dan proteksi terhadap produk dalam negeri untuk berdaya saing, serta kesiapan bahasa yang juga menjadi aspek penting.

Konsekuensi Ekonomi Pasar dalam AEC 2015

                Ekonomi Pasar tidak akan bisa lepas dari idelogi Neo-liberalisme, Vedi R Hadiz menyebut gerakan IMF, Bank Dunia, dan institusi-institusi internasional terkait untuk melembagakan pelembagaan nilai-nilai ekonomi neoliberal kepada Negara-negara berkembang sebagai praktik “Neo-institusionalisme”. Teori Neo-institusionalisme mengusung aliran neo-liberal, dimana telah dikritik, Joseph E. Stiglitz telah menimbulkan banyak tragedi krisis perekonomian misalnya Tragedi Indonesia yang dilakukan oleh IMF. Fakta bahwa Lembaga-Lembaga Dunia ; IMF World Bank, dan para sekutu domestik telah menjadi bagian koalisi kekuasaan dan menjalankan agenda penjajahan korporasi global secara efektif. Agenda tersebut dilakukan dengan Deregulasi, Liberalisasi, dan Privatisasi. Secara Teknis, pasca komitmen Indonesia meratifikasi Perjanjian Pembentukan WTO 2 November 1994, dengan meliberaliasasi perdangangannya (pengurangan pajak, tarif, dan pembatasan kuantitatif pada ekspor-impor), kemudian sejalan dengan komitmen terhadap General Aggrement on Tariff and Trade (GATT), ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) yang lahir dalam KTT ASEAN di Bangkok tahun 1995, telah memberikan dasar bagi Negara-negara ASEAN untuk melakukan negosiasi pada tujuh bidang jasa, yaitu perbankan, pariwisata, transportasi udara, transportasi laut, telekomunikasi, konstruksi, dan jasa professional (Syamsul Hadi, dkk, 2012 :52-53). Kerangka tersebut meluas dalam sector keuangan dan telekomunikasi pada 1998, selain itu kerangka GATTS memberikan dasar bagi AFAS untuk melakukan liberalisasi sektor jasa. Sementara, Blue Print AEC 2015 bertujuan menciptakan integrasi ekonomi global kawasan ASEAN dengan lebih massif lagi : 1) Single Market and Production base (Free Flow of Goods, Free flow of Services, Free Flow of investment, Free Flow of Capital, Free Flow of Skilled Labor, Priority of integration Sectors, Food, Agriculture, and Forestry) 2) Competitive Economic Region (Competition Policy, Consumer Protection, Intellectual Property Rights, Infrastructure Development, Taxation, E-Commerce) 3) Equitable Economic Development (SME Development, Initiative ASEAN Integration (IAI) 4) Integration to Global Economy (Coherent Approach towards External Economic Relations, Enhanced Participation in Global Supply Network). Dengan melihat cetak biru AEC 2015 tentu kita bisa memetakan beberapa potensi yang akan terjadi : pertama, masyarakat akan menghadapi pasar perdagangan bebas, dimana produk serta barang impor akan mudah dijual tanpa pajak bagi Negara dalam lingkup ASEAN, maka akan mudah kita temukan beras produk Thailand, beras produk Vietnam, sejajar dengan beras buatan petani Delanggu. Kedua, migrasi pekerja dalam skala massif. Pekerja akan lebih memilih tinggal di negara dimana dia akan mendapatkan bayaran lebih tinggi. Bisa jadi ini peluang bagi tenaga kerja ahli yang menguasai bahasa asing namun lebih kuat menjadi ancaman ketika Indonesia akan menghadapi ekspansi tenaga kerja asing yang lebih besar pula. Ketiga, pasar yang lebih luas dan lebih bebas dari sisi regulasi memudahkan para investor untuk memasukkan modal dan juga bahkan menarik modal, potensi dinamika ekonomi suatu Negara akan rapuh karena salah satunya ditentukan oleh investor. Keempat, Negara diluar AEC seperti Australia, Jepang, Tiongkok, India, Selandia Baru, Korea Selatan juga akan bermain lebih dengan ketertarikan mereka akan Indonesia sebagai pasar manusia yang menguntungkan. Cukup dengan membuat perjanjian bilateral dengan salah satu Negara ASEAN, sudahlah cukup untuk memasarkan produk mereka. Kelima, reformasi radikal dalam hal infratruktur baik bangunan pencakar langit, hotel, pabrik dan fasilitas lainnya akan menghiasi Negara-negara ASEAN, sehingga logika industri dan pasar dapat memenangkan logika lingkungan dan kebahagiaan. Maka wajar bahwa kekhawatiran meledaknya : banjir impor, ekspansi sumber daya manusia asing, dan hancurnya produk dalam negeri serta menjadi budaknya anak bangsa di negaranya sendiri menjadi niscaya, karena hingga hari ini belum ada kesiapan yang benar-benar membuat jalan ke depan lebih terang.

Pilihan Rumit Indonesia : TPP dan RCEP

                Masih gagapnya Indonesia menghadapi AEC 2015, dengan dinamika stagnannya Perundingan WTO Putaran Doha, Qatar, banyak Negara memilih aman dengan membuat perjanjian bilateral atau regional. Hasil Kajian Tim dari ASEAN Research Centre, Murdoch University (Prof Richard Robinson, Prof Vedi Hadiz, dkk) yang dipublikasikan Kompas, 15 April 2014, jelas Indonesia perlu memilih positioning untuk cenderung merapat ke dua poros kekuatan ekonomi besar : AS ataukah Tiongkok. Begitu pula Studi yang dilakukan Jane Kelsey (2013), What We Need To Know Hidden Agenda about TPPA, serta kajian Tim dari Murdoch University bahwa, Amerika Serikat sedang memotori Trans-Pacific Partnership (TPP) yang telah melibatkan 12 negara dengan empat Negara ASEAN (Brunei, Malaysia, Singapura, dan Vietnam) bersama Negara lain Australia, Kanada, Cile, Jepang, Meksiko, Selandia Baru, Peru, dan AS. Sementara itu Tiongkok (China) mencoba memotori perjanjian lain dalam kawasan Asia Timur, Regional Comprehensive Economic Partnership in East Asia (RCEP). Apabila membandingkan keduanya TPP dan RCEP, TPP menekankan pada liberalisasi investasi, pelindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Liberaliasasi Pertanian dan Keuangan, sementara RCEP tidak se-ambisius TPP yakni menekankan pada perdagangan produk, kemungkinan penurunan bea-masuk, serta komitmen terhadap penyelarasan syarat-syarat perdagangan bebas. Secara geografis lingkup RCEP lebih terbatas daripada TPP serta tidak menyentuh isu sensitif HKI dan Pertanian. Dalam hal ini Tim ASEAN Research Centre melihat RCEP lebih realistis untuk dijalankan. Lantas perlukah Indonesia memilih antara TPP atapun RCEP ? poros AS atau poros Tiongkok ataukah memilih jalan lain ? Jika tidak segera memilih poros tentunya Indonesia hanya akan menonton perubahan arsitektur baru perdagangan bebas, sementara dengan bertambahnya TPP, RCEP, selain AEC 2015, Banjir produk impor ke Indonesia akan semakin besar dan lebih massif.

Indonesian Third Way : Beranikah ?

                Mencoba menziarahi perjalanan sejarah kita secara lebih kritis, bahwa Indonesia secara formal merdeka namun tidak lepas dari pengaruh asing, bahkan kritik kalangan muda dimotori Tan Malaka sebelum Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah sebagai Kemerdekaan Indonesia tidak lebih dari pemberian Jepang jika hanya menunggu Jepang memandatkan Republik kepada Soekarno. Tuduhan bahwa pada era Demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno lebih condong kepada poros Peking-Moskow pada menjelang akhir masa jabatan adalah bagian dari sejarah ,walaupun Soekarno menjadi legenda karena menginisiasi Forum Asia-Afrika serta GANEFO (New Emerging Forces) sebagai the Third Way selain Blok Liberal-Kapitalis dan Komunis-Sosialis. Presiden Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono pun tidak lepas dari condong terhadap poros AS secara ekonomi, sementara Habibie dinilai lebih banyak terpengaruh pada orientasi pembangunan versi Jerman, (IPTEK). Perjalanan sejarah bangsa kita tidak bisa lepas dari poros, koalisi, blok, dan kelompok kepentingan dalam mempertahankan lingkar kekuasaan. Beranikah Indonesia memilih Jalan Ketiga ??

*Disampaikan dalam Diskusi Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam Cab.Surakarta Kom. Muh.Iqbal. 7 Mei 2014 @Gd. Insan Cita “Mahasiswa Islam menghadapi ASEAN Economic Community 2015 : Peluang dan Tantangan”

**Penulis adalah Anggota HMI Cab. Surakarta Kom. Muh. Iqbal

Iklan

One thought on “Pilihan Sulit Indonesia : Poros Tiongkok ?, Poros Washington ?, Ataukah Jalan Ketiga?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s